Portalbontang.com, Mina – Polemik mengenai visa mujamalah atau visa furoda yang tidak terbit untuk jemaah Indonesia pada musim haji 2025 akhirnya mendapat titik terang.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, K.H. Cholil Nafis, Lc., Ph.D., mendapatkan penjelasan langsung dari Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi.
Jawaban tersebut ia terima saat diundang dalam sebuah pertemuan di sela-sela pelaksanaan ibadah haji di Mina.
Baca Juga: Tolak Legalisasi Kasino, Anggota DPR: Lebih Baik Rampas Uang Koruptor
Informasi ini dibagikan langsung oleh Cholil Nafis melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu (7/6/2025).
Menurutnya, kebijakan tersebut murni untuk menata penyelenggaraan haji agar lebih kondusif.
“Saya sempat bertanya soal visa furoda yang tidak keluar di Indonesia, ia menjawab bahwa itu kebijakan Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi untuk penataan yang lebih kondusif meskipun kebijakan itu membuat banyak orang kurang nyaman,” jelasnya dalam tulisan tersebut.
Cholil Nafis menceritakan bahwa pertemuan itu terjadi saat ia diundang dalam kapasitasnya sebagai jemaah undangan khusus Raja Salman.
Baca Juga: Tambang Nikel Raja Ampat Disetop Menteri, DPR Desak Aparat Usut Tuntas Pelanggaran
“Sore hari Nahar, 10 Dzulhijjah 1446 H, hari pertama mabit di Mina mendapat undangan silaturrahim dengan Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi,” tulis Cholil.
“Saya sebagai jemaah undangan Raja Salman Ali Su’ud dijemput untuk silaturrahim dan bincang-bincang tentang penyelenggaraan haji tahun ini,” imbuhnya.
Dalam pertemuan tersebut, Cholil Nafis juga memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan haji tahun ini yang secara umum dinilainya lebih tertib dan nyaman, terutama dengan pengetatan pengawasan jemaah haji ilegal.
Baca Juga: Prabowo Ditelepon Langsung PM Kanada, Indonesia Resmi Diundang ke KTT G7
“Fasilitas pelayanan haji lebih baik dan lebih lengkap, jumlah jemaah haji tahun ini lebih sedikit dari tahun 2024 lalu,” terangnya.
“Penjagaan jemaah haji ilegal lebih ketat sehingga yang masuk ke Masjidil Haram dan masya’ir hanya jemaah yang punya izin haji (tasrih).”
Selain itu, ia menyoroti kemudahan dalam pembayaran dam haji serta adanya aturan ketat yang melarang penghimpunan dana dam oleh lembaga dari luar Arab Saudi.
Di akhir keterangannya, Ketua MUI ini turut memberikan saran konstruktif kepada otoritas haji Arab Saudi demi perbaikan di masa mendatang.
Baca Juga: Jelang Lawan Jepang, Egy Maulana Vikri Tak Gentar: Skuad Pelapis atau Utama Sama Saja!
“Saran saya kepada Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi agar dapat menentukan jumlah kuota dari jauh-jauh waktu bahkan kepastian visa itu bisa dipastikan lebih jauh waktunya, seperti pas Ramadhan sudah ada kepastian visa bagi yang jemaah yang akan berangkat haji,” pungkasnya. ***