Pansus RTRW DPRD Bontang memberi tenggat sepekan bagi OPD untuk mensinkronkan data. Pembahasan Raperda RTRW 2026-2046 dihentikan sementara waktu.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, meminta pengelola vila di Bontang Kuala taat pajak 10 persen demi meningkatkan PAD dan mendukung pembangunan kota.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla Padang, meminta kepastian alokasi anggaran dari pemerintah untuk memitigasi kawasan yang kerap dilanda bencana.
Anggota Komisi B DPRD Bontang, Suharno, menyoroti lonjakan harga LPG 3 kg yang mencapai Rp40 ribu. Ia meminta pangkalan nakal disanksi hingga cabut izin.
Ketua Pansus RTRW DPRD Bontang, Joni Alla Padang, mempertanyakan jaminan pasokan material konstruksi lantaran Bontang tak memiliki izin kawasan tambang.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mendorong perluasan investasi ke sektor manufaktur, perikanan, dan kosmetik untuk mengurangi kebergantungan pada sektor lama.
Ketua Pansus RTRW DPRD Bontang, Joni Alla Padang, menyoroti legalitas HGB kawasan Wanatirta. Verifikasi ketat dilakukan agar tidak timbul polemik.
DPRD Bontang pertanyakan draf Raperda Penanaman Modal yang diajukan kembali. DPMPTSP pastikan aturan ini untuk memangkas birokrasi dan cegah pungli.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, mendukung penuh Bontang Open Pickleball 2026 pada 18-21 Juni. Ajang ini diyakini pacu ekonomi UMKM dan pariwisata.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, meminta evaluasi penerapan retribusi parkir di Bontang Kuala agar tidak merugikan UMKM.
