Usai Rakor 100 Hari Kerja, Pemkot Bontang Genjot Validasi Data Kemiskinan, Stunting, dan Siapkan Solusi Pengangguran
Evaluasi 100 hari kerja Pemkot Bontang: Fokus validasi data kemiskinan, stunting, & solusi pengangguran.
Portalbontang.com, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengambil langkah strategis dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mengevaluasi capaian 100 Hari Kerja pemerintahan.
Rakor yang berlangsung pada Kamis (22/5/2025) ini tidak hanya meninjau progres program, tetapi juga menekankan percepatan validasi data kemiskinan dan stunting sebagai landasan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Rapat penting yang dihelat di Auditorium Kantor Wali Kota Bontang, Jalan Moeh. Roem, Bontang Lestari tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, didampingi Wakil Wali Kota, Agus Haris, dan Sekretaris Daerah, Aji Erlynawati.
Baca Juga:
Baca Juga: Setelah 7 Tahun Menanti, Korban Meikarta Mulai Terima Ganti Rugi, Ini Langkah Tegas Menteri PKP
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang dan dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan OPD, Camat, hingga Lurah.
Dilansir Portalbontang.com dari situs resmi PPID Setda Bontang, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, yang membuka secara resmi Rakor tersebut, memaparkan persentase realisasi dari 17 program prioritas selama 100 hari kerja.
Terhadap beberapa program yang capaiannya belum optimal, Agus Haris menginstruksikan para Kepala OPD terkait untuk segera melakukan akselerasi.
Baca Juga:
Fokus utama pasca-evaluasi ini adalah pembenahan data. Agus Haris menjelaskan bahwa sehari sebelumnya, Rabu (21/5/2025), telah digelar rapat khusus membahas progres pendataan kemiskinan.
Baca Juga: Kuota Rumah Subsidi FLPP 2025 Diperbanyak Jadi 350.000 Unit, Penyaluran Q1 Pecah Rekor
Ia menekankan pentingnya percepatan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Landasan utama dalam upaya penanganan kemiskinan adalah percepatan validasi DTKS di tingkat kecamatan dan kelurahan,” tegasnya, seraya menyebutkan adanya tambahan waktu untuk penyelesaian proses verifikasi lapangan demi akurasi data.
Baca Juga:
Data kemiskinan yang akurat menjadi fondasi krusial agar program intervensi dan bantuan sosial dari pemerintah dapat benar-benar menjangkau mereka yang berhak.
Baca Juga: Setda Bontang-Bank Sampah Bessai Berinta Sulap Limbah Arsip Jadi Produk Bernilai
Menyangkut isu ketenagakerjaan, Agus Haris menyoroti langkah konkret yang telah diambil.
“Terkait penanganan pengangguran,” lanjut Agus Haris, “telah dilakukan Penandatanganan Komitmen Bersama untuk Zero Pengangguran Kota Bontang antara Pemkot Bontang dengan perwakilan perusahaan dan pelaku usaha.”
Baca Juga:
Proses rekrutmen tenaga kerja pun akan disentralisasi melalui satu pintu di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, dengan klasifikasi data berdasarkan jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan.
Sementara itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam arahannya memberikan perhatian khusus pada skema bantuan permodalan bagi para pencari kerja yang belum terserap industri.
Baca Juga: Peluang Emas! Pensiunan Bank BUMN Bisa Jadi Manajer Koperasi Desa, Erick Thohir Ungkap Skemanya
“Bantuan permodalan yang akan disalurkan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini merupakan salah satu upaya sinergis kita untuk menangani masalah kemiskinan dan pengangguran di Kota Bontang. Tidak semua pencari kerja dapat terserap oleh perusahaan, namun mereka memiliki peluang untuk berwirausaha,” ungkap Wali Kota Neni Moerniaeni.
Baca Juga:
Program KUBE ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi warga.
Lebih lanjut, Wali Kota Neni juga menegaskan bahwa program penanganan stunting akan terus menjadi prioritas utama dan dilanjutkan secara berkelanjutan, tidak berhenti setelah periode 100 hari kerja.
Penurunan angka stunting di Bontang menjadi target serius, mengingat dampaknya terhadap kualitas generasi penerus.
Baca Juga:
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh OPD.
Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, turut memberikan arahan teknis, mengingatkan OPD untuk segera melakukan penginputan data program dan kegiatan melalui tautan resmi dari Kementerian Dalam Negeri, serta mengimbau percepatan bagi OPD yang realisasi programnya masih di bawah target.
Langkah evaluasi dan penekanan pada validasi data ini menunjukkan keseriusan Pemkot Bontang dalam merumuskan kebijakan berbasis data yang akurat, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Taman. ***
Baca Juga:
Join channel WhatsApp Portalbontang.com agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
