Portalbontang.com, Bontang – Pemerintah Kota Bontang memulai langkah strategis dalam perencanaan pembangunan jangka panjang dengan menggelar Presentasi Laporan Pendahuluan Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang 2019-2039.
Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota Bontang pada Kamis (15/5/2025) pagi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlynawati, yang hadir mewakili Wali Kota, secara resmi membuka kegiatan tersebut.
Baca Juga: Isu Merger Grab-GoTo Mencuat, Pakar dan Pejabat Ungkap Kekhawatiran Soal Ini
Dilansir Portalbontang.com dari situs resmi PPID Setda Bontang, penyusunan revisi dokumen krusial ini dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bontang, dengan menggandeng tim ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Dalam sambutannya, Sekda Aji Erlynawati menggarisbawahi peran vital penataan ruang sebagai instrumen untuk mengarahkan pembangunan daerah agar tercipta keselarasan, keseimbangan, dan keberlanjutan.
Ia menekankan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antara dokumen rencana tata ruang dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
“Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis Perangkat Daerah,” jelas Aji Erlynawati.
Baca Juga: Khutbah Jumat: Bulan Zulqa’dah Penuh Pahala
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa revisi RTRW ini merupakan implementasi konkret untuk mewujudkan Visi RPJPD Kota Bontang 2025-2045, yakni ‘Bontang Sentosa 2045: Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan’.
Visi jangka panjang ini menempatkan Bontang sebagai kota yang tidak hanya unggul secara ekonomi melalui industri dan jasa, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Visi ini menggambarkan arah pembangunan jangka panjang Kota Bontang yang bertumpu pada daya saing ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, rencana tata ruang harus mampu menjabarkan visi yang terintegrasi dengan kawasan strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN),” ujar Aji Erlynawati.
Baca Juga: Pengedar Sabu di Permukiman Tanjung Laut Indah Bontang Diringkus Polisi
Keberadaan IKN di Kalimantan Timur menjadi faktor eksternal signifikan yang mempengaruhi arah pengembangan wilayah-wilayah penyangga, termasuk Bontang.
Sekda juga menyoroti beberapa aspek dinamis dalam perkembangan Kota Bontang yang menjadi pertimbangan utama dalam revisi RTRW.
Aspek-aspek tersebut mencakup potensi pengembangan sektor industri dan jasa yang menjadi tulang punggung ekonomi Bontang, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, pengelolaan dinamika kependudukan, serta komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup.
“Diharapkan penyusunan Revisi RTRW Kota Bontang ini dapat menyelaraskan harapan masyarakat dengan apa yang akan dijalankan pemerintah, serta mampu menjawab tantangan pembangunan kota ke depan,” ungkapnya.
Baca Juga: Hadapi Ancaman AI dan Disinformasi, Menkomdigi Meutya Minta Dewan Pers Baru Jaga Kualitas Jurnalisme
Proses penyusunan revisi RTRW ini, menurut Aji Erlynawati, telah diinisiasi oleh Pemerintah Kota Bontang sejak tahun 2024.
“Tahapannya telah diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku, serta melalui pembahasan dan konsultasi intensif bersama pihak terkait. Hingga saat ini, telah dilakukan dua kali konsultasi publik untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan,” paparnya.
Keterlibatan publik ini sejalan dengan amanat regulasi untuk memastikan perencanaan yang partisipatif.
Menutup sambutannya, Sekda mengajak seluruh pihak terkait untuk berkomitmen mematuhi kesepakatan yang dihasilkan dan melaksanakan penataan ruang secara optimal sesuai ketentuan.
“Hal ini sebagai langkah menuju tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan,” pungkasnya.
Setelah sesi sambutan, paparan Laporan Pendahuluan Revisi RTRW Kota Bontang 2019-2039 disampaikan oleh Adjie Pamungkas, selaku perwakilan tim ahli dari ITS Surabaya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang dipandu oleh Sekretaris DPUPR Kota Bontang, Agung Santoso, untuk mendapatkan masukan lebih lanjut dari para hadirin.
Baca Juga: Jokowi Sebut Meme AI Mahasiswi ITB Kebablasan, Ingatkan Publik Soal Batasan Demokrasi
Acara penting ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kota Bontang Amiluddin, sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, para camat dan lurah.
Kehadiran perwakilan dari entitas industri besar seperti PT PKT, PT Badak NGL, PT KIE, serta instansi vertikal seperti Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bontang, dan Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Santan. ***
Komentar Anda