Portalbontang.com, Samarinda – Gelombang aspirasi dari para guru dan tenaga pendidik Honorer Kalimantan Timur akhirnya mencapai ruang Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (7/5/2025).
Wakil Gubernur Kaltim, H Seno Aji, secara langsung menerima curahan hati dan 10 tuntutan krusial dari perwakilan honorer yang datang dari berbagai penjuru Kaltim, termasuk Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Kutai Kartanegara.
Mereka didampingi oleh perwakilan PGRI Kaltim dalam pertemuan penting tersebut.
Pertemuan yang juga dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Rahmat Ramadhan, serta Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN BKD Kaltim, Andri Prayugo, menjadi wadah bagi para pejuang pendidikan ini untuk menyuarakan sejumlah persoalan mendesak.
Isu utama yang mencuat adalah keterlambatan pembayaran gaji periode Januari hingga April 2025, termasuk harapan akan cairnya Tunjangan Hari Raya (THR).
Selain masalah gaji dan THR, para honorer juga menyampaikan aspirasi terkait sistem penggajian yang dinilai kurang adil.
Mereka berharap dapat menerima gaji bulanan layaknya pekerja tetap, bukan lagi berdasarkan jumlah hari kerja atau jam pelajaran yang diampu.
Hak-hak mendasar seperti cuti, uang lembur, serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi poin penting dalam tuntutan mereka.
Namun, sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah harapan para honorer untuk mendapatkan kejelasan terkait peluang pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Mereka memohon agar pemerintah provinsi kembali membuka jalur khusus bagi honorer yang masih tersisa.
Tak hanya itu, para honorer yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) administrasi pada seleksi PPPK tahap 1 dan 2 juga mengajukan permintaan untuk dapat diakomodir sebagai PPPK paruh waktu.
Menanggapi berbagai keluhan dan harapan tersebut, Wagub Seno Aji mengakui bahwa permasalahan yang dihadapi guru dan tenaga pendidik honorer di Kaltim merupakan isu yang kompleks dan memerlukan penanganan serius.
“Tentu saja Pemprov Kaltim menginginkan solusi terbaik untuk guru dan tenaga pendidik honorer, terutama bagi yang belum terakomodir pada seleksi PPPK tahap 1 dan tahap 2 karena masa kerja di bawah dua tahun,” ujarnya dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, Wagub Seno Aji mengungkapkan langkah konkret yang telah ditempuh Pemprov Kaltim.
Baca Juga: Bill Gates Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo: Fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan
Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI sebelumnya, Gubernur Harum telah secara langsung menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian PAN-RB dan BKN, terkait usulan pembukaan seleksi PPPK tahap ketiga untuk Kalimantan Timur.
“Untuk tahap kedua Kaltim yang paling cepat dari provinsi lainnya, karena sudah menyelesaikan tahapan seleksi dan tinggal menunggu pengumuman serta pelantikan. Inilah peluang kita untuk mengusulkan lagi pengangkatan PPPK tahap ketiga yang kalau tidak salah ada sekitar 2.306 orang yang belum terangkat. Jadi masih banyak formasi yang bisa diisi, khususnya untuk guru,” jelas Seno Aji, memberikan secercah harapan bagi ribuan honorer yang masih menanti kepastian status.
Data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur per April 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 5.000 tenaga honorer di sektor pendidikan yang belum diangkat menjadi PPPK.
Kondisi ini diperparah dengan adanya moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk beberapa formasi, menjadikan PPPK sebagai satu-satunya harapan bagi para honorer untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih jelas dan kesejahteraan yang lebih baik.
Baca Juga: Bill Gates Hibahkan Rp2,6 Triliun ke Indonesia, Fokus pada Vaksin TBC dan Teknologi Kesehatan
Wagub Seno Aji juga menyoroti pentingnya peran guru dan tenaga pendidik yang berkualitas dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur.
“Kita ingin memastikan semua guru negeri dan swasta diberikan insentif yang cukup. Serta memastikan gaji guru tidak telat dibayarkan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltim melalui BKD akan segera mengirimkan surat resmi kepada BKN untuk mengusulkan kembali pengangkatan sisa tenaga honorer yang ada di Kaltim melalui seleksi PPPK tahap ketiga.
Baca Juga: Luna Maya dan Maxime Bouttier Ungkap Tantangan Awal Hubungan: Perbedaan Love Language
Langkah ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi para pejuang pendidikan yang telah lama mengabdi di Bumi Etam. ***
Komentar Anda