Gubernur Kaltim Desak Pemerintah Angkat Non-ASN Jadi PPPK, Soroti Kekurangan Ribuan Formasi

Portalbontang.com, Jakarta – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Dr. H. Rudy Mas’ud atau yang akrab disapa Gubernur Harum, menyoroti persoalan mendesak terkait nasib tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025), Gubernur Harum mendesak pemerintah pusat agar membuka kesempatan bagi tenaga Non-ASN yang belum terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke depan.

“Termasuk mereka yang masa kerjanya kurang dari dua tahun pada 31 Desember 2024. Harapan kami, mereka tetap bisa mengikuti seleksi dan diangkat menjadi PPPK, minimal PPPK paruh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan formasi,” tegas Gubernur Harum dalam forum tersebut, dilansir Portalbontang.com dari Instagram @beritapemprovkaltim.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Serahkan Rp300 Juta untuk Korban Kekerasan Eks Sirkus OCI: “Masa Lalu Tak Bisa Diubah, Tapi Masa Depan Bisa Diperjuangkan”

Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap jumlah ASN aktif yang dinilai masih jauh dari ideal untuk menangani urusan pemerintahan di Kaltim.

Saat ini, total ASN Pemprov Kaltim tercatat sebanyak 14.365 orang. Namun, berdasarkan proyeksi, sebanyak 7.348 ASN akan pensiun hingga 2030, menyisakan hanya 7.017 ASN aktif.

Sementara itu, pengadaan ASN melalui skema PPPK pada 2024 ditargetkan sebanyak 6.889 orang hingga tahap II.