Baznas Kota Bontang juga berperan aktif melalui kerja sama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat miskin.
Menutup rapat, Agus Haris menegaskan perlunya komunikasi intensif antarperangkat daerah, khususnya dengan camat dan lurah, dalam verifikasi dan validasi data serta pelaksanaan program berbasis komunitas.
Baca Juga: Wali Kota Neni Pimpin Apel Perdana Pascacuti Lebaran, Tekankan Implementasi Nilai BerAKHLAK
“Saya ingin data yang kita miliki benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat Kota Bontang, dihimpun langsung oleh RT dan kelurahan agar program pemerintah, khususnya yang ditujukan untuk masyarakat miskin, benar-benar tersalurkan kepada mereka yang berhak,” pungkasnya.
Dilansir dari berbagai sumber, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kota Bontang sebesar 3,74 persen, dengan Garis Kemiskinan (GK) berada pada level Rp801.945,00 per kapita per bulan.
Sementara itu, angka prevalensi stunting di Kota Bontang masih menjadi perhatian serius.
Berdasarkan data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), jumlah balita stunting yang tercatat pada Agustus 2024 mencapai 20,6 persen. Kelurahan Loktuan mencatat jumlah tertinggi dengan 253 anak stunting.
Baca Juga: Gubernur Kaltim Turun Tangan, Pertamina Sidak SPBU Samarinda Usai Keluhan Kualitas BBM
Diharapkan, melalui rapat koordinasi ini, kebijakan dan langkah strategis yang dihasilkan mampu meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan stunting, serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Bontang secara menyeluruh. ***
Discussion about this post