PORTALBONTANG.COM, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menunjukkan ketidakpuasannya atas penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagai respons, Megawati mengeluarkan instruksi tegas kepada kader PDIP, terutama Kepala Daerah dan wakil kepala daerah yang baru dilantik.
Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP, Megawati memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan partai.
Baca Juga: Innalillahi Wainnailaihi Rojiun, Eks Wakapolri Syafruddin Kambo Berpulang
Dalam surat instruksinya, ia menegaskan bahwa seluruh kader harus mematuhi arahan partai dan tidak mengambil langkah sendiri.
Salah satu instruksi utama dalam surat tersebut adalah larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menghadiri retret di Magelang yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 bersama Presiden Prabowo Subianto.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat instruksi yang dirilis pada Jumat, 21 Februari 2025.
Lebih lanjut, kader PDIP juga diminta tetap menjalin komunikasi dan bersiap menerima arahan selanjutnya.
Baca Juga: Penemuan Makam Firaun Thutmose II di Luxor Gemparkan Dunia Arkeologi
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tegasnya.
Surat instruksi ini ditandatangani langsung oleh Megawati pada 20 Februari 2025, hanya beberapa jam setelah KPK secara resmi menahan Hasto Kristiyanto.
Discussion about this post