Portalbontang.com, Bontang – Pemerintah Kota Bontang menggelar rapat koordinasi pada Rabu 9 April 2025 di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota Bontang.
Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dan dihadiri oleh camat dari tiga kecamatan, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pemangku kepentingan lainnya.
Fokus utama rapat adalah merumuskan strategi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting di Kota Bontang.
Baca Juga: Mediasi Dugaan Pencemaran Laut Bontang, Wakil Wali Kota Agus Haris Dorong Solusi Bersama
Dalam arahannya, dilansir Portalbontang.com dari situs resmi PPID Setda Bontang, Agus Haris menekankan pentingnya disiplin waktu dalam pelaksanaan program pemerintah untuk menangani isu-isu prioritas.
Ia juga menyoroti kebutuhan akan data yang terverifikasi dan valid, khususnya terkait angka kemiskinan dan stunting, dengan mengintegrasikan data antar-OPD.
Kelurahan seperti Loktuan, Api-Api, Tanjung Laut, dan Tanjung Laut Indah menjadi fokus utama intervensi dengan target mencapai nol kasus.
Agus Haris menginstruksikan agar kelurahan bersama RT melakukan pendataan mandiri berdasarkan empat kriteria fakir miskin berbasis kearifan lokal, yang akan disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat.
Baca Juga: Neni Tinjau Lahan untuk Pembangunan Rumah Dinas dan Sirkuit Balap di Bontang Lestari
Basis data yang akurat diharapkan dapat memastikan program pemerintah seperti “Tengok Tetangga”, pelatihan keterampilan di balai kerja, serta pemberian insentif kepada RT, kader Posyandu, dan guru swasta tepat sasaran.
Baznas Kota Bontang juga berperan aktif melalui kerja sama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat miskin.
Menutup rapat, Agus Haris menegaskan perlunya komunikasi intensif antarperangkat daerah, khususnya dengan camat dan lurah, dalam verifikasi dan validasi data serta pelaksanaan program berbasis komunitas.
Baca Juga: Wali Kota Neni Pimpin Apel Perdana Pascacuti Lebaran, Tekankan Implementasi Nilai BerAKHLAK
“Saya ingin data yang kita miliki benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat Kota Bontang, dihimpun langsung oleh RT dan kelurahan agar program pemerintah, khususnya yang ditujukan untuk masyarakat miskin, benar-benar tersalurkan kepada mereka yang berhak,” pungkasnya.
Dilansir dari berbagai sumber, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kota Bontang sebesar 3,74 persen, dengan Garis Kemiskinan (GK) berada pada level Rp801.945,00 per kapita per bulan.
Sementara itu, angka prevalensi stunting di Kota Bontang masih menjadi perhatian serius.
Berdasarkan data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), jumlah balita stunting yang tercatat pada Agustus 2024 mencapai 20,6 persen. Kelurahan Loktuan mencatat jumlah tertinggi dengan 253 anak stunting.
Baca Juga: Gubernur Kaltim Turun Tangan, Pertamina Sidak SPBU Samarinda Usai Keluhan Kualitas BBM
Diharapkan, melalui rapat koordinasi ini, kebijakan dan langkah strategis yang dihasilkan mampu meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan stunting, serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Bontang secara menyeluruh. ***
Komentar Anda