Di Hadapan Ribuan Buruh, Prabowo Janji Kaji Ulang Pajak Gaji: “Kalau Gaji Kecil, Kenapa Harus Dipajaki?”

Portalbontang.com, Jakarta – Ada yang berbeda dalam peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini.

Untuk pertama kalinya, Presiden terpilih Prabowo Subianto hadir langsung di tengah-tengah ribuan buruh yang memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Kamis, 1 Mei 2025.

Prabowo tak hanya datang sebagai simbol, tapi juga menyampaikan pidato yang menyentuh langsung persoalan klasik kaum pekerja: pajak atas gaji mereka yang tak seberapa.

Baca Juga: IFG Hadirkan Fasilitas Day Care Ramah Anak, Dukung Work-Life Balance Karyawan di Hari Buruh 2025

Dalam gaya khasnya yang lugas dan penuh seloroh, Prabowo menyentuh topik pajak penghasilan yang selama ini dikeluhkan para buruh.

“Ya, saya akan pelajari kembali masalah pajak, pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar,” ujarnya dari atas podium.

Suasana lapangan yang semula riuh pun berubah menjadi penuh perhatian. Prabowo melanjutkan dengan nada yang lebih cair namun tetap bernada janji.

“Lu orang gajinya nggak besar, ngapain dipajak. Tapi kalau pajaknya sikit-sikit boleh dong, boleh ya pajaknya nggak terlalu besar,” candanya, disambut tawa dan tepuk tangan peserta aksi.

Baca Juga: Raffi Ahmad Satu Suara dengan Prabowo di Hari Buruh 2025: Generasi Muda Harus Hargai Perjuangan Buruh

“Bayar deh, dikit-dikit,” tambahnya, kali ini dengan senyum ringan.

Namun tak hanya berhenti pada pajak, Prabowo juga menyampaikan harapannya agar seluruh elemen bangsa, termasuk buruh, ikut menjaga dan menikmati hasil kekayaan Indonesia.

“Saya minta dukunganmu, saya minta bantuanmu, bersama-sama kita selamatkan kekayaan rakyat. Kekayaan negara harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.

Baca Juga: Viral! Dedi Mulyadi Kirim Siswa Tawuran ke Barak Militer: Sudah Masuk Mobil Kostrad

Pernyataan ini sekaligus mempertegas arah kebijakan ekonomi Prabowo ke depan, yang belakangan mulai banyak diperbincangkan publik.

Isu pajak buruh, yang sempat memicu kritik beberapa serikat pekerja, kini menjadi perhatian utama setelah Prabowo secara terbuka menyatakan niat untuk melakukan kaji ulang.

Sebagai informasi, menurut laporan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan per April 2025, batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) saat ini masih berada di angka Rp4,5 juta per bulan.

Namun dengan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, nilai itu dinilai sudah tak relevan oleh sebagian besar pekerja. ***