Portalbontang.com, Bontang – Pagi itu, di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bontang, Wakil Wali Kota Agus Haris berdiri tegak sebagai pemimpin apel.
Tidak sekadar menjalankan rutinitas, tetapi menyampaikan pesan penting: bahwa aparatur negara bukan hanya pegawai, tetapi penjaga arah, penggerak visi, dan penjaga etika birokrasi.
“Kita ini satu keluarga besar, diikat dalam satu visi dan misi daerah. Kalau kita memahami tugas dan fungsi kita masing-masing, pelayanan masyarakat akan berjalan dengan baik,” ujarnya membuka arahannya, Senin 5 Mei 2025 lalu, dilansir Portalbontang.com dari situs resmi PPID Setda Bontang.
Baca Juga: Prabowo dan Anwar Ibrahim Bahas Tarif Impor AS dan Kuatkan Diplomasi Serumpun
Dalam suasana apel yang sederhana namun sarat makna itu, Agus Haris menyampaikan bahwa pemerintahan saat ini berada di titik krusial—100 hari pertama masa kerja kepala daerah.
Sebuah fase yang dinilai publik sebagai tolok ukur keseriusan dan komitmen birokrasi.
“Masyarakat menanti, mampukah kami mewujudkan visi-misi yang kami tawarkan. Karena itu, Setda sebagai pusat koordinasi sembilan bagian strategis harus bisa menjadi fasilitator dan regulator bagi 31 perangkat daerah,” tegasnya.
Visi Bontang yang hendak diraih—menjadi kota jasa dan industri yang sejahtera, maju, dan berkelanjutan sebagai mitra Ibu Kota Negara (IKN)—bukan hanya narasi dalam dokumen RPJMD. Ia hanya akan hidup bila semua ASN bekerja dalam frekuensi yang sama.
Dalam kesempatan itu, Wawali juga menyoroti pentingnya menjaga etika komunikasi di ruang publik.
Ia menyayangkan adanya opini personal ASN yang dikirim ke media massa, menyangkut kebijakan wali kota.
Komentar Anda