Portalbontang.com, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengambil langkah strategis dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mengevaluasi capaian 100 hari kerja pemerintahan.
Rakor yang berlangsung pada Kamis (22/5/2025) ini tidak hanya meninjau progres program, tetapi juga menekankan percepatan validasi data kemiskinan dan stunting sebagai landasan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Rapat penting yang dihelat di Auditorium Kantor Wali Kota Bontang, Jalan Moeh. Roem, Bontang Lestari tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, didampingi Wakil Wali Kota, Agus Haris, dan Sekretaris Daerah, Aji Erlynawati.
Baca Juga: Setelah 7 Tahun Menanti, Korban Meikarta Mulai Terima Ganti Rugi, Ini Langkah Tegas Menteri PKP
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang dan dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan OPD, Camat, hingga Lurah.
Dilansir Portalbontang.com dari situs resmi PPID Setda Bontang, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, yang membuka secara resmi Rakor tersebut, memaparkan persentase realisasi dari 17 program prioritas selama 100 hari kerja.
Terhadap beberapa program yang capaiannya belum optimal, Agus Haris menginstruksikan para Kepala OPD terkait untuk segera melakukan akselerasi.
Fokus utama pasca-evaluasi ini adalah pembenahan data. Agus Haris menjelaskan bahwa sehari sebelumnya, Rabu (21/5/2025), telah digelar rapat khusus membahas progres pendataan kemiskinan.
Baca Juga: Kuota Rumah Subsidi FLPP 2025 Diperbanyak Jadi 350.000 Unit, Penyaluran Q1 Pecah Rekor
Ia menekankan pentingnya percepatan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Landasan utama dalam upaya penanganan kemiskinan adalah percepatan validasi DTKS di tingkat kecamatan dan kelurahan,” tegasnya, seraya menyebutkan adanya tambahan waktu untuk penyelesaian proses verifikasi lapangan demi akurasi data.
Komentar Anda