PORTAL BONTANG – Anggota Dewan Pers, A Sapto Anggoro, menyuarakan kekhawatirannya terhadap draf Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyiaran dalam rapat UNESCO tentang Tata Kelola Platform Digital di Dubrovnik, Kroasia, 19 Juni 2024.
Sapto menyoroti pasal kontroversial yang berpotensi mengancam kebebasan pers di Indonesia.
“Indonesia saat ini dalam situasi berbahaya. Ini karena parlemen sempat mengusulkan soal pelarangan penyiaran eksklusuf jurnalisme investigasi yang dituangkan dalam draf RUU Penyiaran. Meski kemudian pembahasan draf itu dinyatakan ditunda tapi bukan dibatalkan,” ungkap Sapto, dilansir Portalbontang.com dalam situs resminya, Kamis 20 Juni 2024.
Baca Juga: Cara Mudah Mengurangi Cahaya Biru di iPhone dan Android Juga Dampaknya pada Tidur Anda
Kekhawatiran ini diperkuat dengan situasi politik pasca pemilihan presiden yang akan berlangsung Oktober mendatang.
Sapto menekankan pentingnya perhatian dunia terhadap isu ini karena dapat mengganggu demokrasi di Indonesia.
Pertemuan UNESCO yang dihadiri badan regulator media dunia ini membahas pendekatan regulasi terhadap teknologi baru, termasuk media sosial, platform digital, dan pers.
Sapto menegaskan bahwa masukannya bukan untuk menanggapi pembicara lain, melainkan berbagi informasi mengenai situasi di Indonesia.
Baca Juga: ChatGPT vs Copilot: Mana Chatbot AI Terbaik dari Microsoft?
Delegasi Indonesia yang dikoordinasi oleh UNESCO Indonesia terdiri dari Dewan Pers, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Koalisi Damai.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, memaparkan pengalamannya dalam mengawasi Pilpres 2024 dan menekankan pentingnya kolaborasi dengan Koalisi Damai.
Wijayanto, Ketua Koalisi Damai, turut aktif dalam diskusi dan menyampaikan kunci sukses pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk kolaborasi dengan Bawaslu dan KPU, serta pemantauan ruang publik digital.
Baca Juga: Menag: Tahun Depan, Indonesia Kebagian 221 Ribu Kuota Haji
Wijayanto menyoroti keberhasilan Pilpres 2024 dalam menghasilkan pemimpin baru, namun juga menekankan tantangan pilkada mendatang.
Kolaborasi dan dialog yang efektif akan tetap menjadi kunci dalam menjaga kedamaian dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. ***
Komentar Anda