Prabowo Resmikan Coretax: Sistem Administrasi Pajak Modern Berlaku Mulai 1 Januari 2025

Manfaat Coretax

Baca Juga: Dunia Rayakan Kedatangan Tahun Baru 2025

Peluncuran Coretax membawa sejumlah manfaat, di antaranya:

1. Efisiensi Administrasi: Proses perpajakan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.
2. Kepatuhan Wajib pajak: Kemudahan pelaporan dan pembayaran yang diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak.
3. Layanan Terintegrasi: Mempermudah akses dengan sistem terpadu.
4. Analisis Data yang Lebih Baik: Mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

Cara Mengakses Coretax

Wajib pajak dapat menggunakan layanan ini melalui laman https://www.pajak.go.id/coretaxdjp. Berikut langkah-langkahnya:

1. Masuk ke laman resmi Coretax.
2. Centang pernyataan memahami informasi yang tersedia.
3. Klik menu “Akses Coretax”.
4. Masukkan ID pengguna, kata sandi, dan captcha.
5. Klik “Login”.

Langkah Pengukuhan PKP Melalui Coretax

Pengajuan pengukuhan PKP kini lebih mudah dengan sistem Coretax.

Baca Juga:

Rangkuman Hasil Pertemuan PSSI dan Shin Tae-yong Pasca Kekalahan dari China: Kritik hingga Rencana Pemain Diaspora Baru untuk Timnas Indonesia

Baca Juga: Masyarakat Apresiasi Kebijakan Prabowo Soal PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah

Wajib pajak cukup masuk ke portal DJP, login menggunakan NIK/NPWP, dan mengikuti instruksi pada dashboard.

Jika pengajuan dilakukan atas nama perusahaan atau pihak lain, pengguna perlu menyesuaikan akses pada menu “Taxpayers”.

Formulir akan otomatis terisi sebagian dan wajib dilengkapi dengan data yang relevan.

Baca Juga:

Apple Siapkan Peluncuran Mac Mini M4 dan Pembaruan Lini Mac Pekan Ini

Status PKP yang disetujui dapat dicek melalui menu “My Portal”.

Baca Juga: Akmal Malik Usulkan Pengadaan Ambulans Air untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan di Kaltim

Acara peluncuran ini dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Dirjen Pajak Suryo Utomo, bersama pejabat Kementerian Keuangan lainnya. ***

Baca Juga:

iPhone 16 Dilarang di Indonesia karena Apple Gagal Penuhi Komitmen Investasi