PORTAL BONTANG – Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, pada Minggu (15/12) menyerukan pencabutan sanksi internasional terhadap Suriah untuk mempercepat rekonstruksi negara tersebut.

Seruan ini muncul saat pemerintahan transisi baru bersama aktor regional dan global tengah merancang langkah ke depan setelah tumbangnya rezim Presiden Bashar Al Assad.

Sanksi ketat dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lain telah membatasi Suriah selama bertahun-tahun, menyusul tindakan keras Assad terhadap protes damai pada 2011 yang berkembang menjadi konflik bersenjata.

Meski Assad telah terguling pada 8 Desember lalu oleh aliansi pemberontak, Suriah kini menghadapi tantangan besar, termasuk krisis ekonomi yang semakin dalam akibat sanksi internasional.

HTS dan Pemerintahan Baru Suriah

Dilansir Portalbontang.com dari VOA Indonesia, kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), yang memimpin penggulingan Assad, kini menjadi aktor utama dalam pemerintahan sementara Suriah.

Namun, kelompok ini telah lama dicap sebagai organisasi teroris oleh AS. Meskipun demikian, Washington sedang mempertimbangkan untuk mencabut label tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengungkapkan pada pertemuan di Yordania bahwa pihaknya telah menjalin dialog langsung dengan HTS, dengan syarat pemerintahan baru menghormati hak-hak minoritas, mendukung kesetaraan gender, dan memastikan akses bantuan kemanusiaan.

Blinken menegaskan bahwa AS bersama Liga Arab, Turki, Uni Eropa, dan PBB akan mendukung pemerintahan baru yang sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, termasuk penghancuran senjata kimia peninggalan Assad.

Rekonstruksi Terhambat Sanksi

Geir Pedersen menyebut pelonggaran sanksi sebagai langkah vital untuk mempercepat pemulihan Suriah, terutama di kota-kota besar yang rusak parah akibat perang.

“Kita perlu memastikan dukungan internasional untuk memulai pembangunan kembali,” katanya saat bertemu pejabat pemerintahan transisi di Damaskus.

Pedersen juga menyerukan inklusivitas dalam proses politik yang harus dipimpin oleh rakyat Suriah sendiri, sekaligus mendorong akuntabilitas atas pelanggaran selama konflik berlangsung.

Transisi Menuju Stabilitas

Pemerintahan sementara dijadwalkan berlangsung hingga Maret 2025, meskipun masih belum jelas mekanisme pembentukan pemerintahan permanen.

Pedersen menekankan perlunya pendekatan yang melibatkan semua pihak demi menciptakan stabilitas jangka panjang.

Sementara itu, arah kebijakan presiden terpilih Donald Trump terkait Suriah masih belum dapat dipastikan, terutama setelah pemerintahan Biden hampir berakhir. ***

***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A

Penulis: Redaksi Portal Bontang

Tags: PBB sanksi internasional Suriah