Menyoroti Anggaran yang Diatur Banggar DPR RI, Terbaru Soal Pembagian untuk 7 Menko Kabinet Presiden Prabowo Subianto

PORTAL BONTANG – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.

Rapat yang digelar oleh Banggar DPR ini untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025 bersama para Menko di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah mengklaim pihaknya akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antar-kementerian dan lembaga agar segera bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah.

Baca Juga: Wow! Jamselinas 2024 Bakal Bawa Ribuan Pesepeda Demi Bikin Kota Malang Jadi Lautan Sepeda Lipat, Intip Rangkaian Acaranya

Said menyebut program makan bergizi gratis hingga pembangunan lumbung pangan nasional yang dijalankan oleh para menko terkait.

“Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” kata Said saat membuka rapat di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Senin 2 Desember 2024.

Tujuh Menko Hadir di Rapat Banggar DPR

Tujuh menko hadir dalam rapat kerja yang digelar Banggar DPR ini, meliputi Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menko Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan.

Ada juga Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

Tiga tokoh lainnya yang turut hadir, yakni Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

Baca Juga: Google Maps Kini Tampilkan Laporan Insiden dari Waze

Rencana Anggaran Masing-Masing Menko

Dalam kesempatan yang sama, Said menyebut rencana pembagian anggaran untuk masing-masing menko di era Prabowo.

Said menjelaskan pagu anggaran untuk setiap kementerian koordinator itu akan disetujui oleh DPR, namun pihaknya akan mendengar kebutuhan untuk program kerja.

“Kami juga minta persetujuan jika terjadi penambahan terhadap pagu yang ada dari para Menko, kita setujui tanpa raker kembali,” ungkapnya.

Baca Juga: Aplikasi Gemini untuk iOS: Google Rilis Fitur Chatbot Canggih untuk Pengguna Apple

Adapun, anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kemenko yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar dan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar.

Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp456,76 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp345,5 miliar.

Zulhas selaku kepala di Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp44,09 miliar.

Baca Juga: Meta akan Bangun Kabel Bawah Laut Senilai Rp155 Triliun untuk Internet Global

Terakhir, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar.

Berkaca dari pembagian rencana anggaran dalam rapat Banggar DPR bersama para Menko RI tersebut, sebelumnya Said pernah membahas soal Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.

Ketua Banggar DPR: Tak Ada Perubahan Postur APBN 2025

Dalam kesempatan berbeda, Said pernah menyampaikan tidak ada perubahan terhadap postur APBN 2025.

Saat itu, pemerintah beserta Banggar DPR sepakat untuk membawa RUU APBN 2025 ke tahap pengambilan keputusan Tingkat II atau Rapat Paripurna pada September 2024.

“Apakah hasil rapat kerja hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan dalam Rapat Paripurna tanggal 19 September (2024),” ujar Said dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025, Jakarta, pada Selasa, 17 September 2024 lalu.

Baca Juga: 5 Gadget AI Keren Selain Smartphone dan Laptop yang Wajib Anda Coba

Prabowo Leluasa Mengatur APBN 2025 Untuk Kementeriannya

Said menerangkan postur APBN 2025 tidak akan berpengaruh terhadap jumlah kementerian yang tergolong banyak di era pemerintahan Prabowo.

“Karena ini tidak ada hubungan dengan postur,” ungkap Said kepada wartawan usai rapat dalam kesempatan yang sama di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 17 November 2024.

Ketua Banggar DPR itu menyebut Undang-Undang APBN 2025 memberikan keleluasaan anggaran bagi presiden terpilih untuk menambah kementerian dan badan atau memecah kementerian yang ada.

“Maka anggarannya kemudian disiapkan di cadangan lain-lain,” tutup Said.***