PORTAL BONTANG – Amerika Serikat pada Senin (18/11/2024) menjatuhkan sanksi terhadap kelompok pemukim Israel, Amana.
AS menuding organisasi ini terlibat dalam mendukung kekerasan yang meningkat di wilayah pendudukan Tepi Barat.
“Amana mendukung pos-pos pemukim ilegal yang digunakan untuk memperluas permukiman Yahudi dan merebut tanah Palestina,” ujar Departemen Keuangan AS dalam pernyataannya, dilansir Portalbontang.com dari VOA Indonesia.
Baca Juga: Sosok Wasit Indonesia vs Arab Saudi: Rustam Lutfullin, Pernah Pimpin Laga Garuda
Amana juga disebut sebagai “bagian penting dari gerakan permukiman ekstremis Israel.”
Sanksi tersebut juga mencakup anak usaha Amana, Binyanei Bar Amana, yang diduga membangun dan menjual rumah di wilayah pendudukan dan pos pemukim ilegal Israel.
Langkah ini melarang warga Amerika bertransaksi dengan Amana dan membekukan asetnya di AS.
Inggris dan Kanada sebelumnya juga menjatuhkan sanksi serupa.
Baca Juga: 5 Peningkatan yang Ditunggu dari iPhone SE 4 pada Awal Tahun Depan
Departemen Keuangan menyatakan, Amana memiliki hubungan erat dengan individu yang telah lebih dulu dikenai sanksi oleh AS.
Kelompok ini disebut memberikan pinjaman kepada pemukim yang membuka lahan pertanian di Tepi Barat, yang kemudian menjadi lokasi kekerasan terhadap warga Palestina.
Langkah pemerintahan Biden ini dinilai dapat berubah jika Presiden-terpilih Donald Trump, yang dikenal mendukung pemukim Israel, kembali menjabat.
Baca Juga: Prabowo dan Sekjen PBB Bahas Palestina dan Perubahan Iklim di Brasil
Israel telah menduduki Tepi Barat sejak merebut wilayah itu dalam Perang Timur Tengah 1967.
Sementara, warga Palestina menganggap permukiman tersebut sebagai penghalang terbentuknya negara Palestina yang merdeka, dengan Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai wilayahnya serta Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Sebagian besar negara di dunia memandang permukiman Israel sebagai ilegal menurut hukum internasional.
Namun, Israel membantahnya dan menganggap Tepi Barat sebagai bagian dari Yudea dan Samaria berdasarkan Alkitab.
Baca Juga: Milad ke-112, Muhammadiyah Usung Tema Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua
Pada 2019, pemerintahan Trump membalikkan kebijakan lama AS dan menyatakan permukiman itu tidak melanggar hukum internasional, tetapi kebijakan ini dikoreksi kembali oleh pemerintahan Joe Biden.
Pekan lalu, hampir 90 anggota Kongres mendesak Biden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Amana dan dua menteri Israel di pemerintahan Benjamin Netanyahu atas kekerasan anti-Palestina.
Namun, kedua menteri itu belum dikenai sanksi. ***
Discussion about this post