Bawaslu Tegaskan ASN yang Tidak Netral di Pilkada 2024 Akan Hadapi Sanksi Pidana

PORTAL BONTANG – Aparatur Sipil Negara (ASN) di semua level pemerintahan berisiko terkena sanksi pidana jika tidak bersikap Netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja.

Bagja menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Baca Juga:

Perseteruan Nikita Mirzani dan Keluarga Vadel Memanas, Pintu Perdamaian Tertutup Rapat

Baca Juga: Promedia dan BRI Gelar Corelab di FISIP UNDIP: Inspirasi Jadi Pengusaha Media Digital Bagi Mahasiswa

Dalam Pasal 71, diatur bahwa sanksi pidana dapat dikenakan kepada ASN yang terbukti memberikan dukungan kepada calon kepala daerah (cakada).

“Setiap pejabat negara, pejabat ASN, kepala desa, atau sebutan lain. Atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang dimaksud, dalam Pasal 71 akan dipidana,” tegas Bagja dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, pada Senin (28/10/2024), dilansir Portalbontang.com dari RRI.

Ia menambahkan bahwa sanksi pidana berupa kurungan dapat berlangsung dari satu bulan hingga enam bulan.

Baca Juga:

Andres Iniesta Resmi Pensiun di Usia 40 Tahun, Kenangan Ikonik dan Gelar Bergengsi Menemani Perjalanan Kariernya

Selain itu, mereka yang melanggar dapat dikenakan denda mencapai Rp6 juta.

Baca Juga: Sistem Pendidikan Menanti Gebrakan Menteri Baru: Zonasi dan Ujian Nasional Dipertimbangkan Kembali

“Atau denda paling sedikit Rp600 ribu, atau paling banyak Rp6 juta, nah setelah itu juga bisa ditingkatkan. Jika terbukti pidana ya,” ujarnya. ***

Baca Juga:

Prabowo Subianto Masuk Daftar 50 Tokoh Muslim Berpengaruh Dunia 2025