Sistem Pendidikan Menanti Gebrakan Menteri Baru: Zonasi dan Ujian Nasional Dipertimbangkan Kembali

PORTAL BONTANG – Pergantian Menteri di Indonesia sering disambut dengan ekspektasi perubahan kebijakan, terutama di sektor Pendidikan yang cukup kompleks dan beragam.

Fitri Sari Sukmawati, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, mengingat kembali tantangan besar yang dihadapi saat Kurikulum Merdeka pertama kali diterapkan di sekolahnya.

“Secara umum, perubahan ini sangat drastis, khususnya bagi praktisi yang belum siap menghadapi transisi yang begitu cepat,” ujarnya, mengingat bagaimana kebijakan itu diperkenalkan tanpa persiapan yang cukup.

Baca Juga:

Perseteruan Nikita Mirzani dan Keluarga Vadel Memanas, Pintu Perdamaian Tertutup Rapat

Baca Juga: Apple Siapkan Peluncuran Mac Mini M4 dan Pembaruan Lini Mac Pekan Ini

Dilansir Portalbontang.com dari VOA Indonesia, Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan pada masa Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode sebelumnya, resmi diluncurkan pada Februari 2022 sebagai respons untuk mengejar ketertinggalan akibat pandemi COVID-19.

Fitri menilai bahwa perubahan sistem pengawasan, yang sebelumnya dilakukan melalui pendampingan langsung, kini beralih ke metode digital melalui berbagai aplikasi daring.

“Banyak aplikasi yang harus dikuasai kepala sekolah dan guru. Hal ini sangat memberatkan, terutama bagi guru yang lebih tua, karena mereka kesulitan mengikuti perkembangan teknologi,” paparnya.

Baca Juga:

Andres Iniesta Resmi Pensiun di Usia 40 Tahun, Kenangan Ikonik dan Gelar Bergengsi Menemani Perjalanan Kariernya

Kebijakan pendidikan yang sering berubah ini juga menarik perhatian Totok Amin Soefijanto, pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Jakarta.

Baca Juga: Rangkuman Hasil Pertemuan PSSI dan Shin Tae-yong Pasca Kekalahan dari China: Kritik hingga Rencana Pemain Diaspora Baru untuk Timnas Indonesia