Prabowo Berkomitmen Selesaikan Pelanggaran HAM, Natalius Pigai Minta Tambahan Anggaran Rp20 Triliun

PORTAL BONTANG – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik para menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Salah satu yang menjadi sorotan adalah Natalius Pigai, yang diangkat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM).

Ia diharapkan mampu menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang selama ini menjadi isu sensitif di Indonesia, terutama di Papua.

Baca Juga: FIFA Tolak Permintaan Bahrain, Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Tetap Digelar di Indonesia

Berdasarkan laporan Komnas HAM yang dirilis Agustus 2024, Papua masih menghadapi serangkaian pelanggaran HAM, yang utamanya terkait dengan konflik bersenjata dan kekerasan.

“Kasus di Papua didominasi oleh kontak senjata dan penembakan, dengan penganiayaan sebanyak 10 kasus dan perusakan fasilitas publik 7 kasus,” ujar Frits Ramandey, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, dalam keterangannya di Jayapura, Senin (3/6/2024).

Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di Kabupaten Puncak, Pegunungan Bintang, dan Nabire, dengan sejumlah korban meninggal dunia dan luka-luka.

Presiden Jokowi pun sebelumnya mengakui adanya pelanggaran HAM berat di Indonesia, termasuk dalam tragedi Mei 1998.

Baca Juga: Pengamat Sebut Prabowo Kemahkan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang untuk Perkuat Disiplin dan Kepemimpinan

“Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi di berbagai peristiwa,” tegas Jokowi saat menerima laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat (PPHAM) di Istana Merdeka, Rabu (11/1/2023).

Sementara itu, dalam kampanye Pilpres 2024, Prabowo menjanjikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Namun, juru bicara TKN Prabowo-Gibran, Munafrizal Manan, mengingatkan bahwa pemerintah tak ingin memberikan janji kosong yang justru menyakiti korban lebih lanjut.

Baca Juga: Mengenal Wajah Lama di Kabinet Prabowo, Ada yang Seusia Gibran

“Korban sudah terluka oleh peristiwanya, jangan sampai terluka lagi karena janji yang tak terpenuhi,” ungkapnya.

Kontroversi juga muncul saat Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa peristiwa 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat.

“Pelanggaran HAM berat itu adalah genosida atau pembersihan etnis, dan itu tidak terjadi di Indonesia pada 1998,” kata Yusril, Selasa (22/10/2024), di Kompleks Istana Kepresidenan.

Natalius Pigai kemudian menarik perhatian setelah meminta tambahan anggaran untuk Kementerian HAM.

Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Dilantik Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional Kabinet Merah Putih Prabowo, Ini Kisah di Baliknya

Ia menilai anggaran Rp64 miliar yang diberikan tidak cukup untuk mendukung tugas kementeriannya.

“Seharusnya anggaran Kementerian HAM mencapai Rp20 triliun, karena kami tidak hanya mengawasi pekerjaan pemerintah, tetapi juga membangun hak asasi manusia,” tegasnya, Selasa (22/10/2024) di Jakarta.

Pigai, yang dikenal sebagai aktivis HAM, yakin bahwa dengan tambahan anggaran, kementeriannya bisa melakukan lebih banyak untuk memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. ***