PORTAL BONTANG – Program Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) yang dicanangkan oleh Bappenas Pusat dan Bappeda Provinsi Papua, telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024.
Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat di Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Baru-baru ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meresmikan lima batalyon infanteri penyangga daerah rawan (PDR) di lima wilayah Papua sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di provinsi tersebut.
Baca Juga: Satu Dekade Transportasi Era Jokowi: Solusi untuk Rakyat atau Tantangan yang Tak Kunjung Usai?
“Selain batalyon konstruksi, kami juga memiliki batalyon produksi yang akan mendukung program pertanian di Papua,” kata Agus dalam peresmian di Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024.
Lima batalyon Yonif PDR tersebut ditempatkan di berbagai daerah strategis, yakni Kabupaten Keerom dan Sarmi di Provinsi Papua, Boven Digoel dan Merauke di Papua Selatan, serta Kota Sorong di Papua Barat Daya.
Pembentukan batalyon ini menegaskan pentingnya sektor pertanian dalam menjaga ketahanan nasional, terutama di daerah-daerah dengan kerawanan pangan seperti Papua.
Potensi Pertanian Papua Selatan
Papua Selatan dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, didukung oleh luasnya lahan dan melimpahnya sumber daya alam.
Data BPS pada 30 September 2024 menunjukkan bahwa Papua Selatan berpotensi besar dalam produksi perikanan tangkap, seperti udang, tongkol, dan teri, berkat posisinya yang berbatasan langsung dengan Laut Arafura.
Di samping itu, luasnya lahan yang belum termanfaatkan menawarkan peluang besar untuk ekspansi pertanian.
Baca Juga: Suami Gendong Istri di Sidang Cerai, Pernikahan 20 Tahun Terselamatkan
Faktor pendukung lainnya termasuk pertumbuhan jumlah petani, perbaikan jalur irigasi, dan peningkatan akses transportasi serta fasilitas penyimpanan hasil panen.
Rendahnya Produktivitas Pertanian
Meski memiliki potensi besar, produktivitas pertanian di Papua Selatan masih tergolong rendah.
Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2023 hanya mencapai 92,19 persen, jauh tertinggal dari sektor konstruksi yang menyumbang 950,70 persen dan transportasi sebesar 144,71 persen.
Rendahnya produktivitas ini menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Tantangan Infrastruktur dan Teknologi
Baca Juga: Mengenang Tragedi Kanjuruhan: Evaluasi Tegas Komdis PSSI Atas Pelanggaran di Liga Indonesia
Salah satu kendala utama dalam mengembangkan sektor pertanian di Papua Selatan adalah minimnya infrastruktur, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan yang memadai.
Selain itu, penggunaan teknologi pertanian modern masih sangat terbatas, ditambah dengan rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani setempat, yang menyebabkan hasil pertanian belum optimal.
Ketergantungan tinggi pada kondisi cuaca juga menjadi tantangan besar bagi petani di wilayah ini, mempertegas pentingnya perbaikan pengelolaan sektor pertanian untuk memastikan keberlanjutan ketahanan pangan di Papua Selatan.***