Prabowo Siapkan Strategi Birokrasi: Koalisi Besar dan Peran Penting Analis Kebijakan

PORTAL BONTANG – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemerintahan Prabowo Subianto akan mengadopsi strategi pembenahan Birokrasi yang mengombinasikan pendekatan era Orde Baru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Jokowi.

“Pembenahan birokrasi Prabowo akan mengedepankan efisiensi dengan menggabungkan fokus fungsional dan detil,” kata Zulkifli Hasan saat menghadiri acara di Menara Kadin, Jakarta, Selasa 24 September 2024

Selain itu, kabinet Prabowo juga direncanakan akan memiliki jumlah kementerian yang lebih banyak dibandingkan kabinet Presiden Jokowi. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menyebut kemungkinan jumlah menteri bisa mencapai 44 orang.

Baca Juga: Berkaca dari Ingar Nikita dan Lolly di Medsos: Menjaga Kesehatan Anak Remaja Dimulai dari Orang Tuanya

“Penambahan iya, mungkin sekitar 44 menteri,” ujarnya dalam kesempatan lain di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 11 September 2024 lalu.

Namun, wacana penambahan ini memunculkan tanda tanya terkait komitmen Prabowo dan Gibran terhadap reformasi birokrasi di masa mendatang.

Hal ini juga terkait dengan prinsip koalisi besar yang mereka usung, yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam birokrasi.

Baca Juga: Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang Buka Pelatihan Tata Rias Gratis!

Prinsip Koalisi Besar

Mengacu pada studi Ilmuwan Politik Belanda-Amerika, Arend Lijphart, koalisi besar adalah prinsip yang menekankan pemerintahan berbasis konsensus.

“Koalisi besar berarti pemerintah yang sepakat bersama,” tulis Lijphart dalam penelitiannya pada 2007.