Mengulas Politik Dinasti dalam Pilkada 2024 di Indonesia

PORTAL BONTANG – ‘Politik Dinasti’ telah menjadi perbincangan hangat di kalangan publik menjelang pilkada 2024.

Topik ini ramai dibahas karena kekhawatiran adanya potensi kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada mendatang.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menyatakan bahwa praktik politik dinasti merugikan kesehatan demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Waspadai ‘Karoshi’, Fenomena Kerja Berlebihan di Jepang yang Menarik Perhatian Dunia: Indonesia Harus Siaga

“Karena berdasarkan praktik yang selama ini terjadi, ternyata sangat tidak sehat untuk kondisi demokrasi kita,” ujar Khairunnisa dalam diskusi bertajuk ‘Kecurangan Pilkada 2024: Dari Dinasti, Calon Tunggal, dan Netralitas ASN’ yang diadakan di Rumah Belajar ICW, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Agustus 2024 lalu.

Khairunnisa menegaskan bahwa kontestasi Pilkada seharusnya menjadi ajang pertarungan ide dan gagasan di antara pasangan calon.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal agar politik dinasti tidak berkembang menjadi tren baru di Indonesia, demi terciptanya proses demokrasi yang sehat dalam Pilkada 2024.

Untuk mengetahui lebih dalam, mari kita menelisik praktik politik dinasti yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Baca Juga: Cerita Dony Ahmad Munir Mengenai Keberlanjutan Penanganan Pengangguran di Sumedang Saat Bertemu Tim Promedia

Tren Politik Dinasti di Indonesia

Menurut penelitian Nagara Institute tahun 2020, sejak 2005 hingga 2015, tercatat ada 59 kepala daerah yang terlibat dalam politik dinasti.