Akibatnya, kepala daerah atau pejabat lainnya yang terlibat dalam Politik Dinasti akhirnya terjerumus dalam praktik korupsi dan nepotisme.
Perluasan Tentakel Kekuasaan
Politik dinasti telah berlangsung sejak era Pilkada yang dipilih secara tidak langsung oleh DPRD.
Sering kali, politik dinasti dibangun oleh elit politik lokal atau dengan memanfaatkan demokrasi terdesentralisasi.
Baca Juga: Hasil Imbang Berharga bagi Timnas Indonesia, Garuda Tahan Green Falcons di Kandang Tuan Rumah
Kesempatan ini mendorong ambisi keluarga petahana atau pejabat lainnya untuk memperluas kekuasaan mereka.
Anggota keluarga akan menjadi ‘tentakel’ kekuasaan yang maju dalam pemilihan berikutnya.
Tentakel tersebut dapat melalui istri, suami, anak, menantu, saudara, atau kerabat dekat.
Dengan demikian, politik dinasti menjadi kekuasaan daerah yang dijalankan oleh sekelompok orang yang terikat dalam hubungan darah atau keluarga dekat.***
Discussion about this post