PORTAL BONTANG – Kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, yang dikenal dengan pandangan garis keras, ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem bersama ratusan pendukungnya menuai kecaman luas dari Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan sejumlah negara Arab, termasuk Yordania yang merupakan penjaga situs suci tersebut.
Aksi ini dianggap menambah ketegangan di wilayah yang sudah sering menjadi sumber konflik.
Washington mengecam tindakan sepihak Itamar Ben Gvir yang menyerbu kompleks Masjid al-Aqsa dengan dukungan kepolisian Israel untuk melakukan ibadah Yahudi.
Baca Juga: Tiga Tahun Bersama, Melangkah Menuju Masa Depan
Amerika Serikat yang dilansir Portalbontang.com dari VOA Indonesia, Jumat 16 Agustus 2024, menyebut tindakan ini sebagai bentuk provokasi yang mengancam perdamaian.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, menyatakan bahwa “tindakan sepihak seperti ini, yang mengancam status quo, tidak dapat diterima.”
Ia menekankan bahwa tindakan ini berpotensi merusak upaya gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang telah berkonflik di Gaza selama 10 bulan terakhir.
“Amerika Serikat dengan tegas mendukung pemeliharaan status quo yang bersejarah terkait dengan tempat-tempat suci di Yerusalem. Bukan saja tidak dapat diterima, hal ini juga mengalihkan perhatian dari apa yang kami anggap sebagai masa yang penting, ketika kami berupaya mencapai kesepakatan gencatan senjata,” kata Patel.
Baca Juga: Jadwal Resmi Seleksi CPNS 2024: Pengumuman, Pendaftaran, dan Tahapan Lengkap
Ben Gvir telah berkali-kali menentang aturan lama pemerintah Israel yang melarang ibadah Yahudi di kompleks Masjid al-Aqsa, yang oleh umat Yahudi dikenal sebagai Bukit Bait Suci atau Temple Mount, salah satu situs keagamaan paling sensitif di Timur Tengah.
Meski umat Yahudi dan non-Muslim lainnya diizinkan mengunjungi kompleks tersebut pada jam-jam tertentu, mereka tidak diperbolehkan beribadah atau menunjukkan simbol keagamaan di sana.
Bulan lalu, Ben Gvir mengumumkan bahwa ibadah Yahudi kini diizinkan di Bukit Bait Suci, namun Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, segera menegurnya dan menegaskan bahwa status quo tidak berubah.
Baca Juga: Cara Menggunakan Google Wallet untuk Menyimpan Kartu Kredit, Tiket Kereta, Identitas, dan Lainnya
Menteri Dalam Negeri Israel, Moshe Arbel dari partai koalisi ultra-Ortodoks Shas, menyatakan, “akan tiba hari ketika masa untuk memancing-mancing Ben Gvir berakhir. Taurat tidak akan pernah tergantikan.”
Dania Koleilat Khatib, pengamat politik dan presiden Pusat Riset untuk Kerja Sama dan Pembangunan Perdamaian di Beirut, mengatakan kepada VOA bahwa kelompok garis keras seperti Ben Gvir tidak menginginkan perdamaian.
“Dia tidak menginginkan kesepakatan. Mereka tidak menginginkan kesepakatan dengan Hamas, karena… begini, jika saya ingin bersepakat dengan Anda, itu artinya saya mengakui keberadaan Anda,” jelas Khatib.
“Bukanlah suatu kebetulan ketika ia beribadah [di kompleks al-Aqsa] setelah [Presiden AS Joe] Biden, Sheikh Tamim [bin Hamad Al Thani dari Qatar], dan [Presiden Mesir Abdel Fattah] el-Sissi mengambil sikap tegas dan mengatakan cukup, kita harus mengakhiri ini,” tambahnya.
Baca Juga: Duel Ponsel Flagship: Apple iPhone 15 Pro vs Google Pixel 9 Pro
Jurnalis Palestina Daoud Kuttab, yang juga mantan dosen di Universitas Princeton, menekankan bahwa hak pengelolaan Yordania atas al-Aqsa tercantum dalam perjanjian damai 1994 dengan Israel serta kesepahaman 2014 yang diawasi oleh mantan Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan disetujui oleh Netanyahu dan Raja Yordania Abdullah.
Kuttab mengecam provokasi Ben Gvir dan menyatakan, “Ini merupakan pelanggaran terhadap banyak kesepakatan, kesepahaman, dan perjanjian damai. Negara Israel tidak bisa mengklaim bahwa dia hanya semacam sosok yang membandel. Dia adalah menteri dalam pemerintahan Netanyahu, yang ikut mencapai kesepahaman itu. Jadi, ada sesuatu yang teramat salah ketika Netanyahu dan pemerintahannya tidak berbuat apa-apa.”
Kementerian Urusan Islam Yordania yang bertanggung jawab mengelola kompleks al-Aqsa dan mengatur akses ke sana, melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Sufian Qudah, menyatakan bahwa tindakan sepihak Israel yang terus berlanjut serta pelanggaran status hukum dan bersejarah di Yerusalem membutuhkan respons dan perlindungan internasional yang jelas dan tegas. ***
Komentar Anda