Pemerintah Jamin Hak Warga Terdampak Pembangunan IKN Melalui Perpres Baru

PORTAL BONTANG – Pemerintah semakin serius dalam melindungi hak-hak warga terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini ditegaskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2024, yang menjadi payung hukum baru dalam penanganan dampak sosial pembangunan IKN.

“Regulasi ini sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan IKN, sekaligus memastikan bahwa hak-hak masyarakat tetap terjaga,” ujar Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Alimuddin, di Penajam pada Sabtu lalu, dilansir Portalbontang.com dari Antara, Senin 5 Agustus 2024.

Baca Juga:

Cara Menonaktifkan Autoplay dan Fitur Otomatis Lainnya di Apple Music

Baca Juga: Google Messages Uji Desain Ulang Tanda Baca untuk Kedua Kalinya

Alimuddin menjelaskan bahwa Perpres Nomor 17 Tahun 2024 ini berbeda dengan regulasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) sebelumnya.

Perpres yang baru ini mencakup lebih banyak hak-hak warga yang terdampak, termasuk hak atas tanah, bangunan, dan tanaman. Semua hak tersebut akan diganti rugi secara adil.

Untuk mempercepat proses pembebasan lahan, pemerintah pusat telah membentuk tim terpadu yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Badan Pertanahan Nasional.

Baca Juga:

Android 15 Hadirkan Fitur Hemat Daya Baterai, Matikan Layar Otomatis saat Tak Digunakan

Tim terpadu ini fokus pada percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku dan pembangunan jalan tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan.

Baca Juga: Aturan Baru Rokok Makin Ketat: Eceran Dilarang, Iklan Dibatasi