PORTAL BONTANG – Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Indonesia yang melumpuhkan ratusan instansi pemerintah dan swasta menjadi alarm peringatan serius.
Peristiwa ini menggarisbawahi betapa rentannya infrastruktur digital Indonesia terhadap ancaman siber yang semakin canggih.
Para pakar keamanan siber memperingatkan bahwa serangan ransomware akan terus meningkat di masa depan, menuntut respons proaktif dan strategi komprehensif dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Baca Juga: Panduan Lengkap Cara Menghapus Akun Facebook Anda secara Permanen
Kevin Yehezkiel Gurning, pakar keamanan siber terkemuka di Indonesia, mengungkapkan bahwa serangan ransomware pada PDN telah mengakibatkan data-data penting terkunci dan tidak dapat diakses.
“Meskipun dampaknya belum sepenuhnya terukur, potensi kerugian yang ditimbulkan sangat besar, baik dari segi finansial maupun operasional,” katanya, dilansir Portalbontang.com dari VOA Indonesia, Selasa 2 Juli 2024.
Bob Chaput, pakar keamanan siber AS dan pimpinan eksekutif Clearwater Security, menyoroti tiga faktor utama yang memicu peningkatan serangan ransomware.
Pertama, kurangnya kesadaran akan risiko serangan siber di kalangan organisasi dan individu.
Baca Juga: Haddad Alwi akan Meriahkan Pembukaan MTQ ke-17 Tingkat Bontang Malam Ini
Kedua, kegagalan pimpinan dan dewan direksi dalam memahami dan menangani masalah keamanan IT secara serius.
Ketiga, anggapan keliru bahwa serangan siber hanyalah gangguan kecil yang tidak memerlukan perhatian khusus.
Data dari statista.com yang dikutip oleh Diane M. Janosek, CEO Janos LLC dan mantan anggota senior Intelijen Pertahanan Badan Keamanan Nasional AS, menunjukkan peningkatan drastis upaya serangan ransomware secara global.
Baca Juga: Perundingan Gencatan Senjata Hamas-Israel Terancam Buntu
Pada tahun 2023, tercatat 317,59 juta upaya serangan, meningkat 93% dibanding tahun sebelumnya.
“Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah pembayaran uang tebusan tertinggi akibat dampak besar serangan terhadap layanan publik,” jelasnya.
Belajar dari pengalaman negara lain, termasuk AS, Janosek menekankan pentingnya tindakan terkoordinasi antara pemerintah, pakar siber, dan sektor swasta dalam menghadapi ancaman ransomware.
Kolaborasi ini diperlukan untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap kerugian, memulihkan layanan publik yang terdampak, dan memperkuat sistem keamanan siber nasional.
Baca Juga: Samsung Galaxy Z Flip 6: Bocoran Harga, Tanggal Rilis, dan Spesifikasi Terbaru
Pemerintah Indonesia telah menyatakan menolak membayar tuntutan tebusan dari pelaku serangan ransomware.
Meskipun keputusan ini mendapat dukungan dari beberapa pihak, namun ada juga yang berpendapat bahwa pembayaran tebusan dapat menjadi solusi cepat untuk memulihkan layanan publik yang vital.
Namun, membayar tebusan juga dapat mendorong pelaku untuk melakukan serangan serupa di masa depan.
Para pakar siber sepakat bahwa langkah-langkah preventif sangat krusial untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
Baca Juga: Cara Upgrade ke Windows 11 Secara Gratis, Bahkan Jika Perangkat Tidak Kompatibel
Selain memperkuat sistem keamanan siber di tingkat nasional, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan digital.
Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dan pelatihan tentang praktik-praktik keamanan siber yang baik, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, pembaruan perangkat lunak secara teratur, dan kewaspadaan terhadap tautan atau lampiran mencurigakan.
Selain itu, perusahaan dan organisasi perlu melakukan investasi dalam teknologi keamanan siber yang mutakhir, seperti perangkat lunak antivirus, firewall, dan sistem deteksi intrusi.
Baca Juga: Apple Mulai Kembangkan iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, dan lainnya untuk 2025
Penting juga untuk memiliki rencana pemulihan bencana yang matang untuk mengatasi dampak serangan ransomware jika terjadi.
Dengan meningkatnya ancaman ransomware, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah proaktif dan komprehensif untuk melindungi infrastruktur digitalnya.
Kolaborasi antara pemerintah, pakar siber, sektor swasta, dan masyarakat umum menjadi kunci untuk membangun pertahanan siber yang kuat dan tangguh. ***
***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A
Komentar Anda