Tanggapi Temuan BPK, DPR: Pendanaan dan Infrastruktur IKN Belum Memadai, Investor Ragu
Anggota Komisi V DPR RI, Hamid Noor Yasin, menjelaskan bahwa BPK menemukan perencanaan pendanaan IKN belum memadai.
PORTAL BONTANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023, mengungkap berbagai temuan terkait megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rilis ini muncul sehari setelah pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.
Anggota Komisi V DPR RI, Hamid Noor Yasin, menjelaskan bahwa BPK menemukan perencanaan pendanaan IKN belum memadai.
Baca Juga:
Baca Juga: Lacak Ponsel Hilang: iPhone dan Android [Panduan Lengkap]
Sumber pendanaan alternatif selain APBN, seperti KPBU dan swasta/BUMN/BUMD, belum terealisasi.
“Sampai hari ini, total APBN untuk IKN hingga 2024 mencapai Rp75,4 triliun (16,1 persen dari total anggaran IKN Rp466 triliun). Pendanaan KPBU dan investasi swasta masih rendah,” jelas Hamid, dilansir Portalbontang.com dari situs resmi DPR RI.
Investasi yang masuk ke IKN hingga Januari 2024 baru Rp47,5 triliun, jauh dari target Rp100 triliun.
Baca Juga:
“Fraksi PKS menilai pengusaha belum tertarik pada IKN, karena karakteristik investasi IKN adalah infrastruktur publik, tapi publiknya belum ada,” ungkap Hamid.
Baca Juga: HMD Skyline: Nostalgia dengan Nokia Lumia 920, Hadir Kembali dengan Sentuhan Modern
Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago juga menyatakan tidak ada bukti konkret investor menanamkan modal di IKN.
Investor yang pernah tertarik justru menambah investasi di tempat lain.
Baca Juga:
“Investor, khususnya dari negara maju, punya standar tinggi. Mereka tidak ingin pembangunan yang menyebabkan deforestasi dan dampak sosial negatif pada masyarakat lokal,” terang Hamid.
Tampilkan SemuaJoin channel WhatsApp Portalbontang.com agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
