PORTAL BONTANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023, mengungkap berbagai temuan terkait megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rilis ini muncul sehari setelah pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.
Anggota Komisi V DPR RI, Hamid Noor Yasin, menjelaskan bahwa BPK menemukan perencanaan pendanaan IKN belum memadai.
Baca Juga: Lacak Ponsel Hilang: iPhone dan Android [Panduan Lengkap]
Sumber pendanaan alternatif selain APBN, seperti KPBU dan swasta/BUMN/BUMD, belum terealisasi.
“Sampai hari ini, total APBN untuk IKN hingga 2024 mencapai Rp75,4 triliun (16,1 persen dari total anggaran IKN Rp466 triliun). Pendanaan KPBU dan investasi swasta masih rendah,” jelas Hamid, dilansir Portalbontang.com dari situs resmi DPR RI.
Investasi yang masuk ke IKN hingga Januari 2024 baru Rp47,5 triliun, jauh dari target Rp100 triliun.
“Fraksi PKS menilai pengusaha belum tertarik pada IKN, karena karakteristik investasi IKN adalah infrastruktur publik, tapi publiknya belum ada,” ungkap Hamid.
Baca Juga: HMD Skyline: Nostalgia dengan Nokia Lumia 920, Hadir Kembali dengan Sentuhan Modern
Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago juga menyatakan tidak ada bukti konkret investor menanamkan modal di IKN.
Investor yang pernah tertarik justru menambah investasi di tempat lain.
“Investor, khususnya dari negara maju, punya standar tinggi. Mereka tidak ingin pembangunan yang menyebabkan deforestasi dan dampak sosial negatif pada masyarakat lokal,” terang Hamid.
Baca Juga: Astronot William A. Anders Meninggal Dunia, Pernah Ambil Foto Bumi Ikonik ‘Earthrise’
BPK juga menemukan persiapan infrastruktur IKN belum memadai karena terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan.
Sebanyak 2.085,62 Ha (5,8 persen) dari 36.150 Ha tanah masih dikuasai pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan dan sertifikasi.
Hamid menilai hal ini terjadi karena Pemerintah tidak melibatkan komunitas adat sejak awal.
Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk tidak menggusur paksa masyarakat dan melindungi wilayah adat di IKN.
Baca Juga: Kelompok Negara Berkembang D8 Minta AS Cabut Veto Palestina di PBB
Temuan BPK lainnya adalah manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk Tahap I pembangunan IKN belum optimal.
Hal ini disebabkan kurangnya pasokan material dan peralatan, serta pelabuhan bongkar muat yang belum siap.
Dermaga logistik IKN baru selesai dibangun pada April 2024.
“Diharapkan dermaga ini dapat mempercepat pembangunan Jalan Tol Akses IKN, Bandara VVIP, dan proyek di KIPP IKN,” tutup Hamid. ***
Discussion about this post