PORTAL BONTANG – Aljazair akan mengajukan sebuah draf resolusi PBB yang mendesak penghentian penyerangan Israel di Rafah.
Pengajuan resolusi ini diungkap oleh duta besar negara itu pada Selasa, 28 Mei 2024 setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB.
Menentang tekanan dari AS dan negara-negara Barat, Israel tetap melakukan serangan militer ke Rafah.
Baca Juga: IDAI: Asap Rokok Ancam Ibu Hamil, Janin, dan Anak, Picu Keguguran hingga Stunting
Sementara kota tersebut penuh dengan warga yang melarikan diri dari pertempuran yang terjadi di lokasi lain di Gaza.
“Itu akan menjadi naskah yang pendek, sebuah naskah yang menentukan, untuk menghentikan pembunuhan di Rafah,” kata Duta Besar Amar Bendjama kepada para jurnalis, dilansir Portalbontang.com dari VOA Indonesia.
Aljazair adalah negara yang meminta pertemuan mendesak pada Selasa di Dewan Keamanan, setelah serangan terjadi pada hari Minggu 26 Mei 2024 lalu.
Seorang pejabat pertahanan sipil di Gaza mengatakan, serangan Israel yang lain di kamp pengungsi Rafah barat pada Selasa telah menewaskan setidaknya 21 orang lagi.
Baca Juga: Kinasih SMA YPK Bontang Menjadi yang Terbaik dalam Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Kaltim
Duta Besar Aljazair tidak mengatakan kapan dia mengharapkan resolusi itu mungkin diputuskan dalam pemungutan suara.
“Kami berharap bahwa itu bisa dilakukan secepat mungkin, karena nyawa menjadi taruhannya,” kata Duta Besar China, Fu Cong, menunjukkan harapannya bahwa pemungutan suara bisa dilakukan pekan ini.
“Sudah saatnya Dewan ini mengambil tindakan. Ini adalah persoalan hidup dan mati. Ini adalah persoalan kedaruratan,” kata Duta Besar Prancis, Nicolas de Riviere, sebelum pertemuan itu.
Baca Juga: Hapus Bersih Aplikasi Tak Terpakai di Android, Begini Caranya
Sebelumnya, tiga negara di Uni Eropa resmi mengakui Palestina sebagai negara. Ketiganya yakni Spanyol, Norwegia, dan Irlandia, yang mengumumkan pada Selasa, 28 Mei 2024.
Pengumuman resmi ketiga negara tersebut disampaikan di tengah gempuran dan serangan Israel ke Rafah, wilayah Gaza yang seharusnya menjadi zona aman bagi para pengungsi.
Kini, ketiga negara tersebut bergabung dengan lebih dari 140 negara dalam langkah yang dikritik tajam oleh Israel. ***