Tidak Semua Jabatan ASN, DPR Sebut TNI-Polri Hanya Bisa Isi Eselon 1 dan Pemerintah Pusat
Ketua Komisi II DPR RI, menegaskan bahwa ide dari KemenPAN RB tentang penempatan personel TNI-Polri dalam jabatan ASN bukanlah konsep baru.
PORTAL BONTANG – Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi II DPR RI, menegaskan bahwa ide dari KemenPAN RB tentang penempatan personel TNI-Polri dalam jabatan ASN bukanlah konsep baru.
Ini sesuai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedang dibahas oleh KemenPAN RB tentang manajemen ASN, yang juga mencakup jabatan ASN yang dapat diisi oleh anggota TNI-Polri, dan sebaliknya.
“Sejatinya, tidak ada perbedaan antara UU Nomor 20 Tahun 2023 yang baru ini dan UU Nomor 5 Tahun 2014 terkait dengan isu TNI-Polri. Jadi, sebenarnya tidak ada yang berubah,” ujar Doli di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu 13 Maret 2024, dikutip Portalbontang.com dari situs resmi DPR RI.
Baca Juga:
Baca Juga: Khutbah Jumat 15 Maret 2024, Keutamaan Bulan Ramadhan
Doli menjelaskan bahwa ada batasan dalam penempatan anggota TNI dan Polri dalam jabatan ASN seperti yang diatur dalam RPP tersebut.
Dia menyatakan bahwa personel TNI dan Polri hanya akan dapat mengisi posisi eselon I dan di tingkat pemerintah pusat.
“Jadi, TNI-Polri dapat masuk ke dalam lingkungan ASN dengan beberapa batasan. Mereka yang berkaitan dengan tugas dan fungsi utama di lembaga masing-masing dan pada level tertentu. Jadi, tidak semua,” kata politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.
Baca Juga:
Baca Juga: Ketua PP Muhammadiyah: Puasa Dapat Mencegah Penuaan Dini
Doli menambahkan bahwa ada beberapa kementerian yang memerlukan kualifikasi personel TNI dan Polri.
Dia memberikan contoh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Baca Juga:
Join channel WhatsApp Portalbontang.com agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
