PORTAL BONTANG – Civitas academica Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda menggelar aksi demonstrasi pada Rabu, 7 Februari 2024.
Demonstrasi para komunitas pendidikan Unmul Samarinda ini untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.
Mereka menilai demokrasi Indonesia terancam oleh perilaku elit politik yang tidak menghormati nilai-nilai demokrasi. Aksi tersebut digelar di lingkungan kampus Unmul.
Baca Juga: 9 Februari Hari Apa? Peringati Hari Pers Nasional dan HUT PWI
Orasi dari beberapa dosen dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa mewarnai aksi tersebut.
Salah satu dosen, Profesor M. Aswin, dalam orasinya mencontohkan beberapa keputusan yang dinilai mencederai sistem politik di Indonesia, seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap cacat dan keterlibatan aparatur negara yang tidak netral.
Profesor Aswin juga mengecam lingkar kekuasaan yang telah mengkooptasi lembaga-lembaga negara seperti KPK dan MK.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang 9 Februari 2024: Waspada Hujan Ringan Sepanjang Hari
Dia menuduh kedua lembaga tersebut telah dikendalikan oleh kekuasaan untuk memuaskan ambisi politik.
“KPK dan MK telah kehilangan independensi dan integritas. KPK telah dilemahkan lewat revisi UU KPK yang mengurangi kewenangannya. Sedangkan MK telah mengeluarkan putusan-putusan yang kontroversial dan tidak menjunjung etika hukum. Kami menuntut agar lembaga-lembaga itu dikembalikan ke fungsi dan peran asli sebagai pilar demokrasi,” katanya, dikutip Portalbontang.com dari Antara.
Komunitas akademik Unmul dalam aksinya menyatakan sikap mereka untuk menyelamatkan demokrasi dan menghentikan tindakan serta segala keputusan yang mencederai demokrasi.
Baca Juga: Khutbah Jumat 9 Februari 2024, Isra Miraj Perjalanan yang Penuh Hikmah
Mereka juga meminta seluruh aparatur negara untuk bersikap netral dan tidak memihak dalam momentum elektoral 2024.
“Kami melihat ada potensi nepotisme yang membahayakan sistem demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Aksi ini merupakan bentuk kepedulian civitas academica Unmul terhadap demokrasi di Indonesia.
Mereka berharap aksi ini dapat menyadarkan elit politik dan masyarakat tentang pentingnya menjaga demokrasi.
Baca Juga: Kasus Kematian Anak Tamara Tyasmara Naik ke Penyidikan, Polisi Bidik Tersangka
Poin-poin penting dari aksi:
1. Civitas academica Unmul prihatin dengan kondisi demokrasi di Indonesia.
2. Mereka menilai demokrasi terancam oleh elit politik yang tidak menghormati nilai-nilai demokrasi.
3. Mereka mengecam putusan MK yang cacat, keterlibatan aparatur negara yang tidak netral, dan kooptasi KPK dan MK oleh lingkar kekuasaan.
Baca Juga: DPC JMSI Kukar Terbentuk, Bayu Surya Ditunjuk Jadi Ketua
4. Mereka menuntut KPK dan MK dikembalikan ke fungsi dan peran asli sebagai pilar demokrasi.
5. Mereka menyatakan sikap untuk menyelamatkan demokrasi dan menghentikan tindakan yang mencederai demokrasi.
6. Mereka meminta aparatur negara bersikap netral dan tidak memihak dalam Pemilu 2024.
Baca Juga: Amankan Pemilu 2024, 6 Ribu Personel TNI Disebar di 3 Wilayah Kalimantan
Harapan dari aksi:
1. Menyadarkan elit politik dan masyarakat tentang pentingnya menjaga demokrasi.
2. Mendorong elit politik untuk berperilaku sesuai nilai-nilai demokrasi.
3. Memperkuat KPK dan MK sebagai pilar demokrasi.
4. Menjaga demokrasi Indonesia dari ancaman tirani kekuasaan.
***
Ikuti berita terkini dari Portalbontang.com langsung di WhatsApp melalui link https://s.id/portalbontang.
Komentar Anda