PORTAL BONTANG – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik dan mengesahkan pengangkatan antarwaktu Iffa Rosita, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum dalam sisa masa jabatan Tahun 2022-2027.
Pelantikan mantan anggota KPU Bontang dan KPU Kaltim tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 5 November 2024.
Pengesahan Iffa Rosita berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2024 Tentang Pengesahan Pengangkatan Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum.
Baca Juga: Kota Bontang Raih Bhumandala Award 2024 untuk Ketiga Kalinya
“Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucap Presiden Prabowo Subianto mendiktekan sumpah jabatan.
Pelaksanaan pelantikan ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.
Dalam keterangannya usai pelantikan, Iffa Rosita mengatakan bahwa ia sebagai pendatang baru di KPU RI akan lebih banyak melakukan diskusi dengan anggota KPU RI lainnya.
Ia juga berharap dengan komposisi anggota KPU yang lengkap, Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik.
“Intinya penguatan di kolektif kolegial, kemudian di tahapan Pilkada 2024 kita harapkan semuanya dengan komposisi yang lengkap ini maka mitigasi-mitigasi permasalahan hukum di Pilkada 2024 bisa kita atasi bersama-sama dengan tujuh orang komposisi yang lengkap. Kita berharap Pilkada 2024 semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar, aman, dan kondusif,” ujar Iffa Rosita dalam keterangannya kepada awak media di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.
Anggota KPU August Mellaz menambahkan, saat ini komposisi keanggotaan KPU telah lengkap dari 6 menjadi 7 orang dan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Pemilu dan Pilkada 2024.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno bersama jajaran Pejabat Eselon I dan II Setjen KPU juga turut menyambut kehadiran perdana Iffa Rosita ke kantor KPU.
Baca Juga: Sosok di Balik Kesuksesan HokBen, Resto Jepang Legendaris yang Lahir di Indonesia sejak 1985
Iffa juga menyempatkan diri untuk berkeliling dan mengunjungi ruang kerjanya sebagai Anggota KPU.
Profil Iffa Rosita
Iffa Rosita lahir pada 30 April 1979 di Samarinda, Kalimantan Timur. Sebagai seorang perempuan yang memiliki dedikasi tinggi terhadap dunia politik dan pemilu, Iffa memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang mumpuni di bidang ini.
Ia dikenal sebagai sosok yang cermat dan berkomitmen dalam menjalankan tanggung jawabnya, terutama dalam konteks pemilihan umum. Pengalamannya di KPU Kalimantan Timur membekali nya dengan pengetahuan dan wawasan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di KPU RI.
Baca Juga: 5 Fakta Menarik Energi Terbarukan: Solusi Minimalkan Emisi Gas Rumah Kaca!
Iffa menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Universitas Mulawarman dan selama kuliah aktif sebagai Ketua Bidang Immawati Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Samarinda.
Selain aktif di kampus, ia juga pernah menjabat sebagai pengurus daerah Aisyiyah Kota Bontang.
Iffa Rosita memulai kariernya sebagai pegawai honorer di berbagai bidang dan instansi, termasuk di Dinas Kesehatan (KPAD) dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Bontang.
Ia juga aktif dalam berbagai organisasi di Bontang, termasuk Yayasan Kanker Indonesia (YKI), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Bontang.
Baca Juga: Menko Polkam Bentuk 7 Desk Strategis Dukung Program Utama Prabowo
Di bidang kepemiluan, Iffa memulai kariernya dari tingkat paling dasar. Pada 2012 hingga 2014, ia menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan.
Lalu, pada periode 2014-2019, ia menjabat sebagai anggota KPU Kota Bontang, sebelum naik ke tingkat provinsi sebagai anggota KPU Kalimantan Timur untuk periode 2019-2024.
Kini, Ia telah resmi dilantik sebagai Komisioner KPU RI menggantikan Hasyim Asy’ari yang diberhentikan karena pelanggaran etik. ***