Portalbontang.com, Bekasi – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, membuka wacana relokasi bagi warga Perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Opsi ini muncul sebagai solusi untuk mengatasi banjir yang terus berulang di kawasan tersebut.
Saat meninjau langsung lokasi banjir di Bekasi, Menteri yang akrab disapa Ara ini menilai relokasi menjadi salah satu cara untuk memutus siklus banjir yang selalu menghantui Pondok Gede Permai.
Baca Juga: Safari Ramadan, Pemkot Bontang Kucurkan Rp10 Juta untuk Setiap Masjid
Seperti diketahui, perumahan ini kembali terendam banjir parah hingga mencapai tiga meter pada Selasa 4 Maret 2025, setelah sebelumnya juga mengalami bencana serupa di tahun 2020.
Pada Rabu 5 Maret 2025, Ara menyempatkan diri mengunjungi posko pengungsian warga di gudang BNPB, tak jauh dari lokasi banjir.
Di sana, ia berdialog dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, membahas lebih lanjut rencana relokasi ini.
Menteri Ara mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi telah menyiapkan lahan relokasi di Pasar Bintara.
“Saya sudah berbicara dengan Pak Wali Kota, lokasinya ada di pasar, ya Pak Wali? Pasar Bintara. Tanahnya milik Pemkot,” ungkap Ara saat kunjungan di Jatiasih, Bekasi.
“Nanti kita lihat, jika memang cocok dan warga setuju, kita akan bangunkan tempat yang baru. Ini supaya ada solusi permanen,” lanjut Ara, didampingi Tri Adhianto.
Ara berbagi pengalamannya saat berhasil merelokasi warga di Flores Timur, NTT, yang juga menjadi korban banjir langganan.
Baca Juga: Pertamina Krisis Kepercayaan? 6 Skandal Korupsi yang Mengguncang Perusahaan Energi Raksasa
Kunci keberhasilan relokasi tersebut, menurut Ara, adalah komunikasi yang baik dan mendalam dengan masyarakat.
“Relokasi ini bukan sekadar memindahkan rumah, tapi juga memindahkan seluruh aspek kehidupan warga. Ada sekolah, pasar, tempat ibadah, dan lain-lain. Semua harus dibicarakan baik-baik dengan warga,” tegas Ara.
Ia menambahkan, pendekatan yang humanis sangat penting dalam proses relokasi. Pemerintah, kata Ara, perlu mengajak warga berdiskusi secara terpisah, melibatkan bapak-bapak, ibu-ibu, hingga anak-anak, untuk memahami aspirasi dan kekhawatiran mereka.
“Saya kira, dalam satu atau dua hari ini, Pak BNPB dan Pak Wali Kota bisa mulai mengajak masyarakat di sini untuk berdiskusi, menanyakan kesediaan mereka dengan cara yang baik,” pungkasnya. ***
Komentar Anda