Audiensi dengan JPP, Firnando Ganinduto Ajak Media Awasi Implementasi UU BUMN yang Baru Disahkan

PORTALBONTANG.COM, Bontang – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firnando Ganinduto, mengajak insan pers untuk turut mengawasi implementasi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang baru disahkan pada 4 Februari 2025.

Dalam audiensi dengan Jaringan Pemred Promedia (JPP) pada 12 Februari 2025 di Ruang Rapat Fraksi Partai Golkar, Senayan, Jakarta, Firnando menegaskan bahwa UU BUMN yang baru ini bertujuan memperkuat posisi BUMN agar lebih profesional, efisien, dan mampu bersaing di tingkat global.

“Alhamdulillah seluruh fraksi telah menerima RUU BUMN menjadi undang-undang. Tentu ini pencapaian luar biasa, mengingat UU BUMN sudah 22 tahun berjalan tanpa revisi,” ujar Firnando, yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN.

Baca Juga:

Mendikdasmen Bicara Soal Zonasi, Keputusan Final Februari 2025

Baca Juga: Gas LPG 3 Kg Tak Tepat Sasaran, Menteri ESDM Bahlil Rancang Badan Pengawas Khusus

Proses Transparan dengan Partisipasi Publik

Firnando menegaskan bahwa pembahasan RUU BUMN dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi.

“Kami mengundang lima profesor untuk memberikan masukan terkait RUU BUMN, yaitu Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi (UI), Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda (UGM), Prof. Didik J. Rachbini (FEB UI), Dr. Yuli Indrawati (FH UI), serta Dr. Toto Pranoto dari Lembaga Manajemen FEB UI,” ungkapnya.

Empat Isu Kunci dalam UU BUMN

Baca Juga: Jokowi Tegaskan Pembangunan IKN Proyek Jangka Panjang: Harus Sempurna Sebelum Pindah

Baca Juga:

Pencak Silat Kaltim Juara Umum di Pra Popnas Zona IV

UU BUMN yang baru memiliki beberapa poin utama, yakni redefinisi BUMN, yang memastikan BUMN dapat menjalankan tugasnya secara optimal sesuai regulasi.

Kemudian, pembentukan BPI Danantara. Badan Kelola Investasi ini bertujuan meningkatkan tata kelola BUMN agar lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya, pemisahan Fungsi Regulator dan Operator. Langkah ini dapat meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan BUMN.

Baca Juga: Polres Bontang Bubarkan Aksi Unjuk Rasa Nelayan di Muara Badak

Baca Juga:

Jadi Bandar hingga Cuci Uang, Begini Peran 28 Tersangka yang Libatkan Oknum Pegawai Komdigi yang Terancam Dipenjara 20 Tahun!

Tak kalah penting, Business Judgement Rule, yang memastikan BUMN memiliki kebijakan yang mendukung aksi korporasi guna meningkatkan kinerja.

Media Diminta Mengawal Implementasi UU BUMN

Ketua Umum JPP, Sunardi Panjaitan, menyambut baik ajakan Firnando untuk mengawasi implementasi UU BUMN, khususnya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan disahkannya UU BUMN, diharapkan daya saing BUMN semakin kuat, baik di dalam negeri maupun internasional,” ujar Sunardi.

JPP juga menekankan pentingnya Komisi VI DPR RI dalam mengawasi pembentukan super holding Danantara, sebagaimana diamanatkan dalam UU BUMN terbaru.

Baca Juga:

Kemenperin: Proposal Investasi Apple Belum Penuhi Aspek Berkeadilan

“Industri media juga berharap BUMN bisa memberikan lebih banyak dukungan, terutama dalam menghadapi tantangan efisiensi saat ini,” tutupnya. ***