Portalbontang.com, Jakarta – Layanan transportasi online dan pengiriman barang berpotensi mengalami gangguan signifikan hari ini, Selasa (20/5/2025).
Ribuan pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir di seluruh Indonesia dijadwalkan menggelar aksi mogok massal nasional sebagai bentuk protes keras terhadap sistem kerja yang mereka nilai sangat merugikan.
Aksi ini dikoordinasikan oleh Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) dan melibatkan seruan untuk mematikan aplikasi (off-bid) serentak di semua wilayah operasi platform digital.
Baca Juga: Ini Rencana Konkret Bontang Atasi Banjir, Pengangguran, dan Stunting di RPJMD 2025-2029
Ketua SPAI, Lily Pujiati, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Senin (19/5/2025), telah mengonfirmasi rencana aksi besar-besaran ini.
“SPAI menyerukan pengemudi ojol, taksol, dan kurir melakukan aksi off bid massal (matikan aplikasi) satu Indonesia di mana pun perusahaan platform beroperasi,” ujar Lily.
Tidak hanya melakukan off-bid, para pengemudi juga direncanakan akan turun ke jalan di berbagai kota besar untuk menyuarakan aspirasi mereka secara langsung.
“Dan kami akan turun ke jalan pada tanggal 20 Mei nanti bersama dengan serikat pekerja dan komunitas pengemudi ojol, taksol, dan kurir,” tambah Lily.
Pemicu utama gelombang protes ini adalah besaran potongan atau komisi yang diambil oleh perusahaan platform dari setiap transaksi.
Lily Pujiati mengungkapkan bahwa potongan tersebut bisa sangat mencekik, bahkan diklaim mencapai hingga 70 persen dari total biaya yang dibayarkan pelanggan.
“Pengemudi hanya mendapatkan upah sebesar Rp 5.200 dari hasil kerjanya mengantarkan makanan. Padahal pelanggan membayar ke platform sebesar Rp 18.000. Dari sini jelas terlihat platform mendapat keuntungan dengan cara memeras keringat pengemudi ojol,” tegasnya.
Baca Juga: Cuan Gede! BSI Guyur Dividen Rp1,05 Triliun, Anggoro Eko Cahyo Jadi Panglima Baru BRIS
Oleh karena itu, SPAI secara tegas menuntut agar potongan platform tersebut tidak hanya diturunkan secara drastis, tetapi idealnya dihapuskan sepenuhnya.
Selain itu, mereka mendesak adanya penetapan tarif yang adil dan setara untuk semua jenis layanan, baik itu pengangkutan penumpang, pengiriman barang, maupun layanan pesan-antar makanan (food delivery).
“Maka kami mendukung tuntutan potongan 10 persen dan bahkan kami menuntut potongan platform dihapuskan. Selain itu, harus ada kejelasan tarif penumpang, barang, dan makanan yang setara dan adil,” ujar Lily kembali.
Persoalan lain yang menjadi sorotan tajam adalah sistem prioritas order yang diterapkan oleh berbagai platform.
Baca Juga: Bontang Godok Ulang Peta Pembangunan: Integrasi IKN dan Visi Berkelanjutan Jadi Fokus Revisi RTRW
SPAI menilai sistem ini diskriminatif dan hanya menguntungkan segelintir pengemudi. Program-program seperti GrabBike Hemat, sistem slot dan ‘aceng’ di Gojek, serta model hub di ShopeeFood disebut sebagai contoh praktik yang menciptakan ketidaksetaraan.
Sistem serupa juga diidentifikasi berlaku di platform lain seperti Maxim, Lalamove, InDrive, Deliveree, dan Borzo.
Di tengah masifnya aksi ini, SPAI juga mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), untuk segera turun tangan.
Mereka menuntut pembentukan regulasi khusus yang dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan bagi para pengemudi sebagai pekerja berbasis platform.
Baca Juga: Bontang Siapkan Generasi Emas 2045, Puluhan Kepala Sekolah SD-MI Dibekali Pelatihan Kesehatan Mental
Harapan besar disematkan agar aspirasi ini dapat diakomodasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Aksi mogok nasional ini menjadi penanda eskalasi kekecewaan para pekerja di sektor ekonomi gig, yang selama ini kerap dianggap sebagai mitra namun merasa dirugikan oleh kebijakan platform.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah pekerja informal, termasuk pengemudi ojol dan kurir, mencapai puluhan juta orang, menjadikan mereka komponen vital dalam roda perekonomian nasional namun seringkali berada dalam posisi tawar yang lemah. ***