Portalbontang.com, Bontang – Pemerintah Kota Bontang mempercepat langkah strategis melalui pendataan terpadu untuk mengatasi tiga isu krusial: stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memimpin langsung Rapat Koordinasi Persiapan Pendataan pada Sabtu 12 April 2025 di Auditorium Taman 3 Dimensi, Jalan Awang Long.
Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aji Erlynawati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dasuki, serta perwakilan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapperida, Dinas PPKB, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, dan seluruh camat serta lurah se-Kota Bontang.
Dalam arahannya yang dilansir Portalbontang.com dari PPID Setda Bontang, Agus Haris menegaskan bahwa pendataan ini merupakan langkah awal yang krusial dalam merancang intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami menargetkan penghimpunan data masyarakat miskin dan stunting ini selesai dalam dua minggu, karena masuk dalam target kerja 100 hari,” ujarnya.
Ia menginstruksikan agar proses pendataan dilakukan secara langsung ke rumah-rumah warga di tingkat RT, dengan melibatkan kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak.
Meskipun beberapa kelurahan telah mulai bergerak berdasarkan data internal, verifikasi lapangan tetap diperlukan untuk memastikan validitas dan kelengkapan data.
Data yang terkumpul akan dikonsolidasikan menjadi satu basis data kependudukan Kota Bontang yang mencakup aspek kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan.
Dinas Kominfo akan menjadi pintu utama dalam pengelolaan data ini, berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Wakil Wali Kota juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan Posyandu, termasuk usulan penambahan jumlah dan perbaikan sarana prasarana di tiap kelurahan.
Baca Juga: Apple Siapkan iPhone dan iPad Lipat, Produksi Massal Dimulai Akhir 2026
Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan balita dan bayi, terutama dalam upaya menurunkan angka stunting.
Sekretaris Daerah Aji Erlynawati mengungkapkan bahwa data stunting yang telah tersedia, berupa nama dan alamat, bisa langsung digunakan untuk pelaksanaan program intervensi.
“Jika 70 persen dari balita stunting mendapatkan asupan makanan bergizi dua kali sehari selama 90 hari, maka penurunan angka stunting di Kota Bontang bisa dicapai secara signifikan,” ucapnya optimistis.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda, Dasuki, mengingatkan agar para lurah dan jajarannya tidak sekadar mengumpulkan data administratif, melainkan benar-benar memahami urgensi dan dampak dari pendataan ini.
Baca Juga: Setelah 15 Tahun Dinanti, Instagram Akhirnya Siap Hadir di iPad
“Jangan sampai data yang diberikan hanya formalitas. Data ini adalah dasar program pembangunan sosial kita,” tegasnya.
Kepala Bapperida, Amiruddin menjelaskan bahwa data milik BPS maupun Bapperida hanya berfungsi sebagai pembanding.
“Kami bukan produsen data, karena itu kami sangat mendukung upaya pendataan dari lapangan yang dilakukan oleh RT, kelurahan, dan kecamatan untuk menghasilkan satu data yang utuh dan khas Kota Bontang,” terangnya.
Kepala Dinas Sosial menyampaikan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos melalui sistem SIKS-NG perlu dikaji lebih lanjut, karena mencakup kesejahteraan sosial secara umum dan bukan semata-mata kemiskinan.
Baca Juga: Pesan Terakhir Titiek Puspa: Seruan Menyentuh untuk Generasi Muda dan Pelestarian Budaya Indonesia
Sementara itu, Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa data stunting yang mereka miliki bersumber dari sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
Bila dibandingkan dengan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting di Kota Bontang diperkirakan berada di bawah angka 27 persen.
Pihak Dinas Kesehatan melalui puskesmas dan kader Posyandu telah melakukan assessment langsung ke lapangan untuk memastikan keakuratan data berdasarkan by name by address.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Tertibkan Tambang Ilegal di Bontang Barat
Di akhir rapat, Wakil Wali Kota Agus Haris menegaskan bahwa data yang diperoleh nantinya tidak hanya digunakan untuk menangani persoalan kemiskinan dan stunting, tetapi juga untuk menanggulangi masalah pengangguran di Kota Bontang.
Ia menyampaikan bahwa rapat lanjutan bersama Dinas Ketenagakerjaan dan pihak perusahaan di Bontang akan digelar untuk membahas penyelarasan data tersebut dalam upaya penyerapan tenaga kerja lokal.
“Pendataan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi informasi yang akan menentukan keberhasilan pembangunan sosial kita. Mari kita laksanakan secara objektif, transparan, dan profesional,” pungkas Agus Haris. ***
***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A
Komentar Anda