Pemkot Bontang Ajukan Legalisasi Galian C ke Pemprov Kaltim di Tengah Revisi RTRW

Portalbontang.com, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang secara resmi menyampaikan aspirasi mendesak terkait kebutuhan legalisasi pertambangan Galian C kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur.

Upaya ini dilakukan untuk menjamin pasokan material konstruksi yang vital bagi pembangunan kota, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi ratusan warga yang menggantungkan hidupnya dari sektor tersebut.

Aspirasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, didampingi Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Lukman, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam kunjungan resmi ke Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda, Rabu 7 Mei 2025 lalu.

Baca Juga: Skandal Satelit Kemhan: Kejagung Ungkap Potensi Kerugian Negara Rp353 Miliar

Dalam pertemuan tersebut dilansir Portalbontang.com dari situs resmi PPID Setda Bontang, Agus Haris menekankan krusialnya material tambang seperti pasir untuk mendukung berbagai proyek pembangunan di Kota Bontang, mulai dari perumahan warga hingga infrastruktur penunjang kegiatan usaha masyarakat.

Keterhentian aktivitas Galian C yang legal telah berdampak signifikan terhadap ketersediaan material dan nasib para pekerja.

“Kami mencatat kebutuhan pasir di Kota Bontang berkisar antara 200 hingga 250 kubik per hari. Dengan asumsi satu ret (rit) memuat sekitar 4 kubik, maka total kebutuhan harian mencapai 1.000 kubik. Jika dikalikan dalam setahun, angkanya bisa mencapai 365 ribu kubik,” jelas Agus Haris, memaparkan skala kebutuhan material di Kota Taman.