PORTAL BONTANG – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kembali menarik perhatian dengan permintaan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk menambah gaji dan tunjangan pegawai di Kementerian HAM.
Pengajuan ini disampaikan Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menilai permintaan Pigai merupakan upaya membangun citra positif HAM di Indonesia, namun menegaskan akan mempelajari lebih lanjut permintaan anggaran yang mencapai triliunan rupiah tersebut.
Baca Juga: Ucapan Kontroversial, Intel Rugi karena TSMC Hapus Diskon Chip hingga 40 Persen
“Tinggal bagaimana maksud dari Menteri Pigai ini, apa kebutuhan yang mendasari anggaran tersebut. Kami akan mendalami lebih lanjut,” ujar Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.
Willy juga menyoroti perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap isu HAM.
“Prabowo mencanangkan program ‘Makan Bergizi’, itu adalah HAM. Dalam UUD 1945, ada ketentuan anggaran 20 persen untuk pendidikan, itu juga HAM,” tegasnya.
Detail 3 Poin Utama Permintaan Anggaran:
Baca Juga: WNI Bernama Thierry Henry Ditangkap di AS karena Bawa Uang Palsu, Modusnya Mengejutkan!
- Rp1 Triliun untuk Gaji dan Tunjangan Pegawai
Pigai menyebutkan, Kementerian HAM memerlukan tambahan pegawai hingga total 2.544 orang.
“Jika ada 2.544 staf, kebutuhan untuk gaji dan tunjangan mencapai lebih dari Rp1 triliun,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.
Baca Juga: Sikap Bersahaja Bos Sido Muncul: Meski Raup Laba Ratusan Miliar, Ogah Pamer Kekayaan
Ia menjelaskan, pada 2024 total pegawai pusat mencapai 188 orang dengan rincian berbagai jabatan, dan biaya gaji untuk pegawai saat ini adalah Rp14 miliar.
Pigai juga merancang struktur baru di Kementerian HAM dengan 762 pegawai di tingkat pusat.
“Kami juga akan membuka kantor wilayah di hampir setiap provinsi, dan struktur telah kami siapkan,” lanjutnya.
- Anggaran Rp8,3 Triliun untuk Program Desa
Pigai juga mengusulkan anggaran Rp100 juta per desa untuk sosialisasi HAM, dengan estimasi anggaran mencapai Rp8,3 triliun untuk sekitar 83 ribu desa di Indonesia.
“Jika setiap desa mendapat Rp100 juta, kebutuhan anggarannya adalah Rp8,3 triliun,” jelasnya.
Selain itu, ia menyebut sudah memiliki 1.007 tim yang siap mengawal implementasi program HAM secara langsung di masyarakat.
- Tambahan Rp20 Triliun untuk Program Kementerian HAM
Sebelumnya, Pigai juga menyebut rencana penambahan anggaran hingga di atas Rp20 triliun untuk berbagai program HAM, baik regulasi maupun pemenuhan hak masyarakat.
“Kalau negara mampu, saya harap anggaran Kementerian HAM di atas Rp20 triliun,” ungkapnya dalam acara di Kantor Ditjen HAM, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.
Pigai menegaskan bahwa dirinya adalah pekerja lapangan yang siap membangun kementerian jika mendapat dukungan anggaran.
Baca Juga: Viral! Keluhan Batuk Usai Konsumsi Anggur Muscat, Malaysia Pantau Ketat, Indonesia Nyatakan Aman
“Jangan anggap saya remeh. Jika ada anggaran, saya bisa bekerja,” tegasnya. ***
Komentar Anda