Wakil Wali Kota juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan Posyandu, termasuk usulan penambahan jumlah dan perbaikan sarana prasarana di tiap kelurahan.
Baca Juga: Apple Siapkan iPhone dan iPad Lipat, Produksi Massal Dimulai Akhir 2026
Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan balita dan bayi, terutama dalam upaya menurunkan angka stunting.
Sekretaris Daerah Aji Erlynawati mengungkapkan bahwa data stunting yang telah tersedia, berupa nama dan alamat, bisa langsung digunakan untuk pelaksanaan program intervensi.
“Jika 70 persen dari balita stunting mendapatkan asupan makanan bergizi dua kali sehari selama 90 hari, maka penurunan angka stunting di Kota Bontang bisa dicapai secara signifikan,” ucapnya optimistis.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda, Dasuki, mengingatkan agar para lurah dan jajarannya tidak sekadar mengumpulkan data administratif, melainkan benar-benar memahami urgensi dan dampak dari pendataan ini.
Baca Juga: Setelah 15 Tahun Dinanti, Instagram Akhirnya Siap Hadir di iPad
“Jangan sampai data yang diberikan hanya formalitas. Data ini adalah dasar program pembangunan sosial kita,” tegasnya.
Kepala Bapperida, Amiruddin menjelaskan bahwa data milik BPS maupun Bapperida hanya berfungsi sebagai pembanding.
“Kami bukan produsen data, karena itu kami sangat mendukung upaya pendataan dari lapangan yang dilakukan oleh RT, kelurahan, dan kecamatan untuk menghasilkan satu data yang utuh dan khas Kota Bontang,” terangnya.
Kepala Dinas Sosial menyampaikan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos melalui sistem SIKS-NG perlu dikaji lebih lanjut, karena mencakup kesejahteraan sosial secara umum dan bukan semata-mata kemiskinan.
Baca Juga: Pesan Terakhir Titiek Puspa: Seruan Menyentuh untuk Generasi Muda dan Pelestarian Budaya Indonesia
Komentar Anda