Sementara itu, Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa data stunting yang mereka miliki bersumber dari sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
Bila dibandingkan dengan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting di Kota Bontang diperkirakan berada di bawah angka 27 persen.
Pihak Dinas Kesehatan melalui puskesmas dan kader Posyandu telah melakukan assessment langsung ke lapangan untuk memastikan keakuratan data berdasarkan by name by address.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Tertibkan Tambang Ilegal di Bontang Barat
Di akhir rapat, Wakil Wali Kota Agus Haris menegaskan bahwa data yang diperoleh nantinya tidak hanya digunakan untuk menangani persoalan kemiskinan dan stunting, tetapi juga untuk menanggulangi masalah pengangguran di Kota Bontang.
Ia menyampaikan bahwa rapat lanjutan bersama Dinas Ketenagakerjaan dan pihak perusahaan di Bontang akan digelar untuk membahas penyelarasan data tersebut dalam upaya penyerapan tenaga kerja lokal.
“Pendataan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi informasi yang akan menentukan keberhasilan pembangunan sosial kita. Mari kita laksanakan secara objektif, transparan, dan profesional,” pungkas Agus Haris. ***
***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A
Komentar Anda