PORTALBONTANG.COM, Bontang – Mantan Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek jangka panjang yang tidak akan terbengkalai.
Dalam wawancara dengan Najwa Shihab yang diunggah di YouTube pada Selasa, 11 Februari 2025, Jokowi menekankan bahwa proses pembangunan IKN memerlukan waktu yang tidak sebentar.
“Sekali lagi, IKN ini adalah proyek jangka panjang, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun,” ujarnya.
Baca Juga: Polres Bontang Bubarkan Aksi Unjuk Rasa Nelayan di Muara Badak
Menurutnya, memindahkan ibu kota bukanlah tugas yang mudah, mengingat kompleksitasnya jauh lebih besar dibandingkan hanya sekadar pindah rumah.
“Ini ibu kota yang pindah, pindah rumah aja ruwetnya seperti itu apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota,” tambah Jokowi.
Pemotongan Anggaran Tak Menghambat Pembangunan IKN
Pemerintahan Prabowo melakukan efisiensi anggaran yang berdampak pada pembangunan IKN. Namun, Jokowi tetap optimis proyek ini akan berjalan sesuai rencana.
Baca Juga: Beda Pernyataan, Istana Bantah Pemangkasan Anggaran BMKG 50 Persen
Dalam APBN 2025, anggaran Otorita IKN mengalami pemotongan signifikan, dari Rp6,39 triliun menjadi Rp4,81 triliun—atau turun 75,2 persen.
Meski demikian, Jokowi menilai hal ini tidak akan menghentikan progres pembangunan.
“IKN ini sudah ada Undang-Undangnya, sudah disetujui oleh 93 persen fraksi di DPR. Saya rasa semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada,” tegasnya.
Baca Juga: Sri Mulyani: Program Makan Bergizi Gratis Seperti Pesta Pernikahan Setiap Hari
Fasilitas di IKN Harus Siap Sebelum Perpindahan ASN
Jokowi menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur dan fasilitas di IKN harus benar-benar matang sebelum pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dan warga lainnya dimulai.
“Kesiapannya juga harus sempurna betul baru bisa pindah, misalnya ASN kita mau kita pindah, sekolah anaknya sudah siap belum? Rumah sakit sudah bisa beroperasi belum? Kan semuanya harus dihitung,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti kebutuhan fasilitas pendukung lainnya seperti pasar, supermarket, serta layanan publik agar masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman.
“Kalau belanja, pasarnya udah siap belum? Supermarket ada atau tidak? Kan semua harus disiapkan, tidak semudah itu,” imbuh Jokowi.
Tahapan Pembangunan IKN: Dari Infrastruktur hingga Pusat Pemerintahan
Pembangunan IKN saat ini telah memasuki tahap II, yang berlangsung pada periode 2025-2029.
Pada tahap pertama (2022-2024), anggaran sebesar Rp89 triliun digunakan untuk membangun jalan tol, 47 tower hunian ASN, sistem air minum dan sanitasi, kolam retensi, serta berbagai gedung perkantoran.
Sementara tahap kedua akan mengalokasikan Rp48,8 triliun untuk pengembangan kawasan inti pemerintahan, gedung yudikatif, dan legislatif, dengan target penyelesaian dalam empat tahun.
Presiden Prabowo direncanakan mulai berkantor di IKN pada tahun 2028.
Anggaran IKN Masih Diblokir, Pembangunan Tetap Berjalan
Baca Juga: Prediksi Awal Ramadan 1446 H Menurut Kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengonfirmasi bahwa anggaran pembangunan IKN masih diblokir oleh Kementerian Keuangan.
“Anggarannya belum dibuka, jadi anggarannya ada di Otorita IKN dan Kementerian PU,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025.
Namun, ia memastikan pembangunan tetap berjalan karena pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp48 triliun untuk lima tahun ke depan.
Baca Juga: Pj Gubernur Kaltim Tinjau Pembangunan Turap Sungai di Bontang, Pastikan Proyek Berjalan Lancar
“Sisanya nanti akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” tambahnya.
Hal serupa diungkapkan Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung. Ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan menghambat progres pembangunan.
“Pemangkasan anggaran tidak akan menghambat pembangunan IKN. Kami tetap berjalan. Anggaran operasional kami tetap ada,” ungkapnya di Samarinda, Sabtu, 8 Februari 2025. ***
Komentar Anda