PORTAL BONTANG – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, melakukan blusukan di Kampung Barat, Tangerang, sambil mengenakan rompi dengan tulisan ‘Putra Mulyono’.
Kaesang datang untuk membagikan buku dan susu kepada warga, didampingi calon Wakil Bupati Tangerang 2024, Larry Yustira. Namun, yang menarik perhatian publik adalah rompi yang dikenakannya.
Rompi bertuliskan ‘Putra Mulyono’ dengan gambar siluet pria duduk, yang diasumsikan sebagai ayahnya, Presiden Jokowi, memicu perbincangan di kalangan masyarakat.
Baca Juga: PT. Era Permata Sejahtera Buka Lowongan untuk Posisi Kasir di Pegadaian Kota Bontang
Sebagian orang beranggapan bahwa Kaesang tidak peduli dengan kritik yang kerap dialamatkan padanya.
Istilah ‘Mulyono’ awalnya muncul dari kritik netizen yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.
Kini, dengan Kaesang mengenakan rompi tersebut, muncul spekulasi apakah ia sedang mengusung politik “anti baper” atau justru bersikap menolak kritik.
Baca Juga: PT. Nighas Jaya Teknik Buka Lowongan untuk Proyek Turn Around Pabrik 5 PT. Pupuk Kalimantan Timur
Politik Anti Baper
Kaesang memperkenalkan konsep “politik gembira” bersama PSI sejak 2023.
Menurutnya, dengan mendekati rakyat melalui kegembiraan tanpa mencela, PSI dapat lebih mudah diterima publik.
Ia juga menekankan pentingnya ruang bebas bagi publik untuk menyampaikan kritik tanpa harus merasa tersinggung.
Baca Juga: Guardian Indonesia Buka Lowongan untuk Sales Assistant di Bontang City Mall
“Kami ingin berpolitik dengan semangat positif, tanpa mencela atau merendahkan orang lain,” kata Kaesang pada 20 November 2023.
Sebagai ketua umum PSI, ia juga mendorong kader partainya untuk melibatkan anak muda yang memiliki wawasan politik mendalam, sehingga bisa berpolitik tanpa berlebihan.
Spekulasi Penolakan Kritik
Momen Kaesang memakai rompi ‘Putra Mulyono’ memicu anggapan bahwa ia bersikap menolak kritik, terlebih setelah beredar dugaan gratifikasi private jet.
Beberapa netizen bahkan mengedit rompi tersebut dengan tambahan tulisan ‘Hobi Nebeng Private Jet’.
Namun, sebagian netizen mengingatkan bahwa istilah ‘Mulyono’ muncul sebagai bentuk kritik, bukan ujaran kebencian.
Baca Juga: PT. Mega Auto Central Finance Buka Lowongan untuk Posisi Collection di Bontang
Kritik Bukan Ancaman
Kritik seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman bagi pejabat publik.
Presiden Jokowi sendiri pada 2021 mendorong masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik.
Sebuah penelitian dari GAMAPI UGM juga menekankan pentingnya kepercayaan publik dalam demokrasi.
Kritik dan Demokrasi
Kritik adalah bagian penting dalam menjaga demokrasi. Tanpa kritik, sistem demokrasi tidak akan berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, kritik harus dihargai dan dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki pemerintahan. ***
***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A
