PORTAL BONTANG – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengeluarkan keputusan resmi pemecatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Bidang DPP PDIP, Komarudin Watubun, mengumumkan pemecatan ini atas perintah langsung Ketua Umum PDIP.
“Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi pemecatan terhadap Jokowi,” kata Komarudin dalam video resmi PDIP di Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.
Ia menegaskan bahwa setelah dikeluarkannya surat pemecatan tersebut, PDIP tidak lagi memiliki hubungan atau tanggung jawab atas tindakan Jokowi.
“Terhitung setelah surat ini dikeluarkan, PDIP tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan saudara (Jokowi),” tegas Komarudin.
Setelah pemecatan ini, sejumlah partai politik mulai menunjukkan keterbukaan terhadap Jokowi jika ia berminat bergabung.
Golkar: Jokowi Adalah Negarawan Sejati
Baca Juga: Jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025 Resmi Ditetapkan: Simak Daftar Lengkapnya
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, turut menanggapi pemecatan tersebut.
“Setiap partai punya aturannya masing-masing,” ujar Adies di Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.
Ia menilai Jokowi adalah figur negarawan dan membuka pintu bagi Jokowi jika ingin bergabung.
“Kalau soal kenegarawanan, Pak Jokowi sudah tidak diragukan lagi. Partai Golkar terbuka untuk siapa pun yang ingin bergabung,” tandasnya.
PAN Terbuka Lebar untuk Jokowi dan Keluarga
Sekretaris Jenderal PAN, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, menyatakan bahwa partainya siap menerima Jokowi, bahkan keluarganya.
“Kami terbuka seribu persen untuk Pak Jokowi dan keluarganya,” ujarnya dalam jumpa pers di Depok, Jumat, 13 Desember 2024.
Menurut Eko, PAN akan merasa terhormat jika Jokowi bergabung mengingat kepemimpinannya yang kuat dan dukungan rakyat yang tinggi.
Eko juga menyebutkan bahwa Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, telah membangun komunikasi dengan Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Dipecat dari PDIP, Pengamat Politik Sebut Pengaruhnya Lebih Besar dari Partai
“Tinggal keputusan ada di tangan Pak Jokowi,” tegasnya.
Gerindra: Tidak Bisa Memaksa Jokowi
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, juga merespons kemungkinan Jokowi bergabung dengan partainya.
“Gerindra terbuka, tapi tentunya kami tidak bisa memaksa beliau (Jokowi),” ujar Prabowo dalam pertemuan makan malam bersama Jokowi di Jakarta, 6 November 2024.
Baca Juga: Sri Mulyani: Rumah Sakit VIP dan Sekolah Internasional Kena PPN 12 Persen Mulai 2025
Jokowi, yang hadir di samping Prabowo, justru menyoroti momen kebersamaan tersebut dengan menyebutnya sebagai pertemuan penuh kerinduan.
“Ini kunjungan balasan karena rindu,” kata Jokowi.
Jejak Politik Jokowi Bersama PDIP Selama 20 Tahun
Jokowi memulai karier politiknya bersama PDIP sejak 2004 melalui DPC PDIP di Solo.
Pada 2005, ia terpilih menjadi Wali Kota Solo berkat gaya blusukan yang mendekatkan dirinya dengan rakyat, hingga terpilih kembali untuk periode kedua.
Pada 2012, PDIP dan Gerindra mengusung Jokowi sebagai calon Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Kepemimpinan Jokowi di Jakarta membawa perhatian nasional, hingga ia diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2014 bersama Jusuf Kalla.
Di Pilpres 2019, Jokowi kembali maju bersama Ma’ruf Amin dengan dukungan penuh PDIP.
Namun, relasi Jokowi dan PDIP mulai merenggang pada akhir masa jabatan keduanya, terutama setelah Jokowi mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi cawapres pendamping Prabowo pada Pilpres 2024.
Akibat dukungan ini, PDIP menilai Jokowi melanggar kode etik partai. Pemecatan Jokowi dikukuhkan melalui Surat Keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024. ***
***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A
