PORTAL BONTANG – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti masalah teknis dalam pembelian e-materai yang disediakan oleh Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sebagai syarat dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Kami meminta Pemerintah untuk mempermudah persyaratan pendaftaran CPNS dan jangan sampai mempersulit masyarakat,” ujar Puan dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, dilansir Portalbontang.com dari situs resmi DPR RI.
Masalah e-materai ini dianggap menghambat proses pendaftaran, terutama mengingat waktu pendaftaran CPNS yang sudah semakin dekat.
Baca Juga: Akmal Malik Sambut MTQ Nasional di Kaltim: Kami Bahagia Menjadi Tuan Rumah
Puan mengingatkan bahwa setiap instansi Pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem digital yang dibutuhkan masyarakat.
“Jangan sampai masalah teknis ini membuat calon-calon SDM unggul kehilangan kesempatan. Kemudahan pendaftaran CPNS penting agar negara dapat menjaring sebanyak mungkin putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia sebagai calon ASN,” lanjut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Puan, yang merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI, berharap agar masalah serupa tidak terjadi lagi.
Oleh karena itu, ia mendukung evaluasi terhadap metode atau sistem pendaftaran CPNS.
Baca Juga: Mengulas Politik Dinasti dalam Pilkada 2024 di Indonesia
“Ini juga untuk memberikan keadilan bagi pelamar yang terdampak oleh gangguan sistem tersebut,” tegasnya.
Meskipun penggunaan e-materai dan materai tempel sudah diizinkan, Puan mengingatkan para pelamar untuk menghindari penggunaan materai palsu atau materai yang sudah pernah digunakan.
“Evaluasi terkait pendaftaran CPNS harus dimanfaatkan oleh pelamar dengan sebaik-baiknya,” imbau Puan.
Selain itu, Puan melihat digitalisasi dalam pendaftaran sebagai langkah positif di tengah kemajuan teknologi, namun ia menegaskan bahwa Pemerintah harus memastikan semua sistem sudah siap digunakan untuk meminimalisir masalah.
“Karena kendala teknis seperti ini sangat merugikan peserta dan masyarakat yang mungkin tidak memiliki akses internet yang mudah. Oleh karena itu, pengembangan sistem digitalisasi harus didukung oleh kesiapan yang matang,” tambahnya.
Menurut Puan, kesulitan dalam penggunaan e-materai bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan bagi pelamar.
“Transisi ke sistem digital tidak boleh setengah-setengah, dan harus dibarengi dengan infrastruktur yang memadai serta koordinasi yang baik antar lembaga terkait,” jelas Puan.
Ia juga menekankan bahwa Pemerintah perlu melakukan monitoring sistem secara berkala selama proses seleksi CPNS berlangsung, mengingat antusiasme masyarakat yang tinggi untuk menjadi abdi negara.
“Seleksi CPNS ini bertujuan untuk menjaring sebanyak mungkin calon terbaik sebagai abdi negara. Oleh karena itu, sistem harus disiapkan dengan baik. Kami berharap proses seleksi CPNS berjalan lancar. Transparansi dan kredibilitas pelaksanaan seleksi juga harus dilakukan secara profesional agar aparatur negara diisi oleh SDM yang berkualitas,” tutup Puan. ***
***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A
