PORTAL BONTANG – Baru tiga hari menjabat, sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto telah memicu kontroversi.
Kabinet Prabowo-Gibran, yang terdiri dari 112 pejabat negara mulai dari menteri hingga kepala badan, resmi diumumkan di Istana Negara pada 20-22 Oktober 2024.
“Telah saya umumkan daftar Kepala Badan RI dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029,” kata Prabowo pada Selasa, 22 Oktober 2024, di Jakarta.
Baca Juga: FIFA Tolak Permintaan Bahrain, Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Tetap Digelar di Indonesia
Namun, sejumlah menteri langsung menjadi sorotan publik atas pernyataan dan tindakan mereka yang kontroversial. Berikut adalah empat nama yang mendapat perhatian:
Yusril Ihza Mahendra
Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, langsung menuai kritik setelah menyatakan bahwa tragedi 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat.
Menurutnya, pelanggaran HAM berat adalah genosida atau pembersihan etnis, dan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia terakhir terjadi pada 1960, bukan 1998.
Yandri Susanto
Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dianggap membuat kesalahan setelah diduga menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi, yakni haul dua tahun almarhum ibundanya.
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, mengingatkan bahwa kop surat kementerian tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi.
Baca Juga: Mengenal Wajah Lama di Kabinet Prabowo, Ada yang Seusia Gibran
Bahlil Lahadalia
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, membuat pernyataan mengejutkan terkait “tukar guling” dalam pembagian kursi menteri.
Ia mengungkapkan bahwa Golkar harus menyerahkan posisi Ketua MPR kepada Gerindra demi mendapatkan keuntungan tambahan dalam pembagian jabatan di Kabinet Merah Putih.
Natalius Pigai
Menteri HAM, Natalius Pigai, memicu kontroversi dengan menyebut bahwa anggaran Kementerian HAM seharusnya mencapai Rp20 triliun, bukan hanya Rp60 miliar.
Pigai yakin ia bisa membangun kementerian yang lebih besar dengan anggaran tersebut.
Kontroversi para menteri ini mendapat sorotan tajam di media sosial, termasuk dari warganet di platform X.
Salah satu akun, @iwitarqdm, mencuit: “Dito (Menpora) sama Trenggono (MenKP) perasaan aku lumayan rawan.”
Beberapa nama lain yang juga mendapat perhatian negatif karena rekam jejak mereka termasuk:
Zulkifli Hasan
Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, pernah diperiksa KPK pada 2020 terkait kasus suap alih fungsi hutan di Riau.
Baca Juga: Perbedaan Gaya Pidato Perdana Prabowo dan Jokowi sebagai Presiden RI
Dito Ariotedjo
Menpora Dito pernah dituding menerima uang Rp27 miliar dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G pada 2023.
Edward Omar Sharif Hiariej
Wamenkumham Eddy Hiariej sempat ditetapkan sebagai tersangka suap oleh KPK pada 2023.
Wahyu Trenggono
Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono diperiksa KPK terkait dugaan korupsi dalam kerjasama PT Telkom pada 2024.
Airlangga Hartarto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terlibat dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah yang diselidiki Kejagung pada 2024.
Kontroversi ini menjadi tantangan besar bagi kabinet baru Prabowo, yang terus disorot publik sejak pelantikan. ***
***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A
