PORTAL BONTANG – Pemerintah berkomitmen untuk terus menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada 2025.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menyampaikan bahwa Bipih yang awalnya diusulkan sebesar Rp65 juta kini telah disepakati turun menjadi Rp55,5 juta.
“Ongkos naik haji yang turun sedang dihitung agar bisa diturunkan lagi,” ujar Budi Gunawan saat membuka Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Hotel Aston, Denpasar, Bali, Senin, 13 Januari 2025.
Baca Juga: 32 Perusahaan di Bontang Raih Penghargaan TJSLP Awards 2024, Wali Kota Soroti Pentingnya Sinergitas
Menurut Budi, kebijakan ini merupakan bagian dari program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil dan pengembangan sumber daya manusia.
Rincian Penurunan Biaya Haji
Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, menjelaskan penurunan Bipih ini dalam rapat bersama Komisi VIII DPR pada 6 Januari 2025.
Ia mengungkapkan bahwa Bipih 2025 telah disepakati menjadi Rp55,5 juta.
Penurunan ini sesuai dengan kesepakatan antara Kementerian Agama dan DPR tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) rata-rata tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79.
Angka tersebut turun Rp4.000.027,21 per jemaah dibandingkan dengan BPIH tahun 2024 yang mencapai Rp93.410.286.
Penyesuaian ini membawa dampak positif karena calon jemaah hanya perlu membayar Bipih yang lebih rendah.
Baca Juga: Mudah Ganti Aplikasi Default di iPhone dan iPad: Panduan Lengkap
Pengelolaan Nilai Manfaat yang Efisien
Hilman juga menyampaikan bahwa nilai manfaat dari optimalisasi setoran awal jemaah turut berkurang.
Pada 2025, rata-rata nilai manfaat per jemaah tercatat Rp33.978.508,01, lebih rendah dibandingkan Rp37.364.114,40 pada 2024.
Hal ini membantu meringankan beban keuangan calon jemaah.
Baca Juga: Tragedi Kebakaran di Los Angeles: Api Meluas, 16 Orang Dilaporkan Tewas
Dukungan Arab Saudi
Budi Gunawan juga menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi.
Dukungan berupa area khusus bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik dan menekan biaya lebih jauh.
Namun, rincian lebih lanjut mengenai langkah ini masih dalam tahap pembahasan.
Pemerintah sedang menghitung skema penurunan yang efektif tanpa mengurangi kualitas layanan bagi jemaah. ***
***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A
