PORTAL BONTANG – Pemerintah Indonesia akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, sementara Vietnam memilih untuk menurunkan PPN menjadi 8 persen demi mendorong konsumsi dan produksi.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan PPN menjadi 12 persen tidak akan berlaku pada barang kebutuhan pokok.
“Ketika PPN 12 persen diberlakukan, barang kebutuhan pokok tetap 0 persen PPN-nya,” jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/12/2024) lalu.
Baca Juga: Calvin Verdonk vs Dani Carvajal: Mirip secara Fisik, Berbeda dalam Karier Sepak Bola
Ia menambahkan, pelaksanaan undang-undang tersebut dirancang agar tetap adil dan mempertimbangkan dampaknya terhadap anggaran negara.
“Kami sedang memformulasikan lebih detail karena ini akan berdampak pada APBN,” ujarnya.
Ketua Banggar DPR: Kebijakan untuk Perekonomian Berkelanjutan
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan kebijakan PPN 12 persen bertujuan meningkatkan penerimaan negara demi mendanai kebutuhan masyarakat.
“Kebijakan ini akan menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tegasnya.
Said menegaskan barang pokok seperti beras, susu, dan sayur-mayur tetap bebas dari pengenaan PPN 12 persen, sedangkan barang mewah akan dikenakan tarif tersebut.
Prabowo: PPN 12 Persen Fokus pada Barang Mewah
Baca Juga: Trailer 28 Years Later Hadirkan Puisi Rudyard Kipling yang Menghantui Tentara AS
Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah.
“PPN ini adalah amanat undang-undang, tapi selektif untuk barang mewah. Barang kebutuhan rakyat tetap dilindungi,” ungkapnya di Istana Presiden, Jumat (6/12/2024).
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah sejak 2023 yang berfokus membantu rakyat kecil dengan tidak memungut pajak tertentu.
Vietnam Pilih Turunkan PPN untuk Stimulus Ekonomi
Berbeda dengan Indonesia, Vietnam memperpanjang pengurangan PPN dari 10 persen menjadi 8 persen hingga Juni 2025.
Kebijakan ini, menurut pakar ekonomi Dinh Trong Thinh, bertujuan merangsang konsumsi dan menekan biaya produksi.
Baca Juga: Garuda Ditantang Australia di Sydney Football Stadium, Stadion Berkapasitas 42 Ribu Penonton
Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan penurunan PPN akan mengurangi pendapatan negara sebesar 26,1 triliun dong (Rp16 triliun) pada semester I 2025.
Namun, kebijakan ini diharapkan meningkatkan konsumsi dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Pengurangan PPN yang dimulai sejak 2022 telah meningkatkan penjualan ritel hingga 19,8 persen pada 2022 dan 9,6 persen pada semester II 2023. ***
***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A
