PORTAL BONTANG – Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menetapkan target swasembada pangan bagi Indonesia dalam empat hingga lima tahun ke depan.
Hal ini disampaikan dalam pidatonya setelah dilantik sebagai Presiden RI periode 2024-2029 di hadapan Sidang MPR RI, Minggu, 20 Oktober 2024.
Menanggapi visi tersebut, Guru Besar Universitas Jember, Prof Achmad Subagio, PhD, menilai bahwa tujuan Prabowo sangat mulia dan krusial untuk ketahanan nasional.
Baca Juga: Prof Fauzan Diangkat Sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
“Namun, realita sistem pangan kita saat ini menghadapi tantangan berat untuk mewujudkan cita-cita Pak Prabowo,” ungkap Subagio dalam wawancara dengan JatimNetwork.com.
Subagio menjelaskan bahwa kebijakan pangan saat ini lebih fokus pada padi sebagai komoditas utama, sehingga komoditas pangan lain kurang diperhatikan.
Ia mengutip pernyataan Prabowo bahwa pemerintahan baru akan mengoptimalkan semua potensi pangan yang dimiliki Indonesia.
“Ini menunjukkan adanya perubahan dalam paradigma pembangunan pangan nasional,” jelas Subagio.
Baca Juga: Prabowo Gunakan Mobil Pindad Maung untuk Perjalanan Perdana Menuju Istana sebagai Presiden
Menurutnya, pembangunan pertanian di era Prabowo akan lebih berbasis pada potensi daerah masing-masing.
“Artinya, keunggulan lokal tiap daerah akan dikembangkan, tidak diseragamkan seperti sekarang. Saya sangat setuju dengan pendekatan ini,” tegasnya.
Subagio juga menyoroti pentingnya fokus pada komoditas non-padi, seperti singkong dan sagu, yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Dukungan untuk Palestina dalam Pidato Perdana Sebagai Presiden RI
“Di era 1960-1980, Indonesia adalah pemimpin dunia dalam produksi dan perdagangan singkong, namun kini kita tertinggal jauh dari Thailand dan Vietnam,” paparnya.
Untuk mendukung pengembangan komoditas non-padi, Subagio menyarankan pemerintah memberikan subsidi pada aspek input, output, atau keduanya. Hal ini penting agar produk lokal bisa bersaing di pasar.
“Supaya petani untung, industri pengolahan juga harus mendapat bahan baku berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam konteks produksi, ia menekankan bahwa komoditas seperti singkong tidak membutuhkan investasi besar seperti pembangunan irigasi untuk padi, sehingga pemerintah dapat menghemat anggaran.
“Di sinilah peran pemerintah untuk melindungi petani lokal,” tutupnya. ***
***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A
