Komisi B DPRD Bontang menolak melanjutkan pembahasan Raperda Pengelolaan Aset. Anggota DPRD Nursalam meminta draf dirombak agar mengakomodasi KMP dan MBG.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menyoroti banyaknya aset daerah tak terpakai. Ia mendorong percepatan lelang agar barang tidak menjadi sampah administrasi.
Sekretaris Komisi A DPRD Bontang Saeful Rizal mendorong perluasan akses SPNF SKB bagi warga putus sekolah.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mendorong percepatan digitalisasi di seluruh OPD untuk mencegah kebocoran PAD dan mewujudkan transparansi penerimaan.
Rustam menilai pengelolaan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kota Bontang perlu dilakukan secara lebih terintegrasi agar pengembangan kedua sektor tersebut berjalan optimal.
Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Yusuf, menyoroti keterlibatan pelajar dalam kasus peredaran narkotika yang belakangan terjadi di Kota Bontang.